REDAKSI JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, mengkritik keras pemutusan kontrak secara sepihak terhadap guru honorer di beberapa sekolah di wilayah DKI Jakarta.
Rani menilai keputusan ini mendadak dan tanpa persiapan yang memadai, sehingga tidak manusiawi dan tidak berencana.
“Harusnya ada langkah persiapan untuk mereka, jangan via SMS atau gimana. Harusnya ada tindakan yang lebih manusiawi, seperti diberi kompensasi, walaupun tidak seberapa,” ujar Rani dalam dialog program “Jakarta Pagi Ini” di Pro 1 RRI Jakarta, pada Rabu (17/07/2024).
Rani menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih menunggu jawaban dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ia mendesak agar seluruh guru yang tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) segera diperbaiki.
“Kebetulan saya juga masih tunggu jawaban dari pihak Disdik. Kemarin berita itu udah kita coba tanya, tapi sampai pagi belum ada koordinasi. Mereka masih mau melakukan rapat dulu dengan BKD,” tambah Rani.
Selain itu, Rani juga menyoroti kurangnya koordinasi antara kepala sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik). Ia mempertanyakan bagaimana tindakan yang menyalahi aturan bisa terjadi tanpa sepengetahuan pihak berwenang.
“Tidak hanya itu, Rani juga mempertanyakan manajerial data yang ada, karena menurutnya sinkronisasi data yang tepat sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan tindakan sepihak. Kalau ada tindakan yang menyalahi aturan, kok bisa nggak ketahuan?” kata Rani.
Untuk menindaklanjuti masalah ini, Rani berencana untuk berkoordinasi dengan komisi E DPRD DKI Jakarta dalam rapat pimpinan yang akan diadakan siang ini. Ia juga mengajak para guru honorer yang ingin menyampaikan aspirasi untuk mengajukan urgensi ke DPRD. (Red)
