Bogor – Forum Silaturahmi Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana Indonesia (Forsi Himmpas Indonesia) mengadakan audiensi dengan salah satu anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (9/7/2024).
Audiensi ini dihadiri oleh mahasiswa pascasarjana IPB University dan Universitas Indonesia yang merupakan perwakilan dari Forsi Himmpas Indonesia dan Himmpas UI. Tujuan diadakannya audiensi ini adalah untuk menindaklanjuti dan menyampaikan tuntutan hasil Konsolidasi Nasional Pendidikan yang disepakati seluruh Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana Seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Fahmi Alaydroes menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap keberadaan forum kemahasiswaan dan diskusi semacam ini.
“Dengan banyaknya permasalahan di Indonesia akhir-akhir ini, entitas mahasiswa, akademisi, dan guru besar, merupakan posisi strategis dan penting untuk terlibat aktif dalam mengawal proses politik dan pemerintahan,” ujarnya.
Dr. Fahmi juga menambahkan bahwa diskusi dan audiensi yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama dalam lingkup pascasarjana merupakan hal yang penting, dan hasil diskusi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pemerintah atau birokrasi terkait.
Ahmad Syauqi, selaku Ketua Umum Forsi Himmpas Indonesia, menyampaikan tuntutan hasil Konsolidasi Nasional Darurat Pendidikan yang telah diadakan oleh Forsi Himmpas Indonesia.
Terdapat 12 poin tuntutan, salah satunya merevisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
“UU No. 12 Tahun 2012 tentang PTN-BH telah mendorong komersialisasi pendidikan tinggi yang menghambat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Revisi UU diperlukan untuk mengembalikan fokus pendidikan tinggi pada pengembangan intelektual dan sosial,” tegasnya. Tuntutan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pihak legislatif dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
Pihak DPR RI, melalui Dr. Fahmi Alaydroes, menekankan beberapa isu utama yang saat ini menjadi perhatian Komisi X DPR RI dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi kritis terhadap kurikulum terkait pendidikan agama.
Isu ini penting untuk dikawal karena berkaitan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila permasalahan ini tidak diperhatikan, nantinya akan berimbas pada pendidikan karakter.
Kedua, pengelolaan mandatori 20% anggaran pendidikan yang perlu dievaluasi secara kritis penggunaannya. Sebesar 50% dari anggaran yang ditransfer ke daerah tidak terkelola dengan baik.
Di mana anggaran ini seharusnya disalurkan ke tiga hal utama, yaitu akses pendidikan, mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, Dr. Fahmi juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola isu-isu pendidikan.
Di akhir pesannya, pihak Komisi X DPR RI meminta kajian tertulis terkait tuntutan ini. Beberapa poin tuntutan nantinya akan disampaikan ke Pimpinan Komisi X dan menjadi masukan untuk disampaikan ke Panja (Panitia Kerja), sehingga setiap masukan dari audiensi ini dapat ditindaklanjuti dengan lebih efektif.
“Kita tidak boleh lelah untuk mengawal isu-isu yang ada di pemerintahan,” tutup Dr. Fahmi dalam audiensi tersebut.
Pihak Forsi Himmpas Indonesia berharap bahwa audiensi ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa pascasarjana yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan adanya dialog yang konstruktif antara mahasiswa dan DPR RI, diharapkan berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan dapat diatasi dengan baik, sehingga menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
