REDAKSI JAKARTA – Jaringan Pemuda Jakarta bela Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono soal KJP dan masalah honorer.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi sudah tepat.
“Pak PJ ini tidak memotong KJP seperti yang di framing oleh kelompok tertentu,” jelas koordinator Jaringan Pemuda Jakarta, Ismail dalam keterangannya. (21/07).
Lebih lanjut, Heru Budi justru melakukan terobosan karena memberhentikan penerima KJP bagi yang kaya.
“Data data peninggalan Anies berantakan karena banyak yang tidak melalui mekanisme yang benar dan penuh subyektifitas. Sehingga pada akhirnya yang seharusnya menjadi penerima manfaat malah tidak diakomodir dan menjadi korban pendidikan,” tambahnya.
“Itu suatu terobosan karena orang kaya diberhentikan sebagai penerima KJP. Masa orang kaya terima KJP? kan masih banyak pelajar kurang mampu d Jakarta ini. Jadi salahnya Pak Heru d mana? Terkait masalah honorer kami yakin Pak Heru akan merapikan dan menyelesaikan semuanya,” Lanjutnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespons ucapan Anies Baswedan yang menyebut jika kebijakannya saat menjadi Gubernur DKI disunat oleh Heru.
“Gini ya, saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya,” kata Heru Budi, di Lapangan Babteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2024) malam.
“Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada,” tambahnya.
Semua kebijakan yang telah berjalan pada gubernur sebelumnya, Heru Budi mengaku telah dilanjutkan olehnya. Namun ada sedikit hal yang ditata ulang kembali olehnya.
“KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan gak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada,” jelas Heru.
Heru meminta kepada Anies agar tidak mengkambinghitamkan dirinya, jelang Pilkada 2024.
“Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambinghitamkan saya,” tandas Heru.
Selain itu, Heru Budi Hartono juga berbicara soal polemik guru honorer di Jakarta.
Dia mengatakan Pemprov akan memenuhi hak-hak 4.000 guru honorer yang saat ini ada di Jakarta.
Heru Budi mempersilakan para guru honorer tersebut untuk mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI).
Heru Budi mengatakan proses itu dilakukan sesuai Dapodik, termasuk bagi 107 guru honorer yang terdampak kebijakan ‘pembersihan’ atau ‘cleansing’.
“Bahwa 4.000 itu kita akan proses. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya rekomendasi dari Dapodik,” kata Heru Budi di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).
