Redaksi Jakarta, – Ketegangan politik di Papua Pegunungan meningkat setelah insiden pembakaran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, hanya beberapa minggu menjelang Pilkada pertama di wilayah tersebut. Insiden yang terjadi pada 14 Agustus 2024 ini memicu kekhawatiran akan potensi kerusuhan yang lebih luas, terutama di tengah proses pendaftaran Pilkada yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2024.
Aridho Pamungkas, Ketua Bidang Politik DPP KNPI, menyatakan bahwa pembakaran ini merupakan sinyal serius tentang kemungkinan ancaman separatis yang mencoba menyusup ke dalam proses Pilkada. “Ini adalah peringatan bagi kita semua. Pilkada di Papua Pegunungan tidak boleh dijadikan ajang untuk kepentingan destruktif yang mengancam demokrasi dan stabilitas wilayah,” tegas Aridho.
Pilkada pertama di Papua Pegunungan, menurut Aridho, menjadi ujian penting bagi keberlangsungan demokrasi di wilayah ini. “Kita harus memastikan Pilkada berjalan dengan damai, bebas dari kerusuhan, dan adil. Pemerintah provinsi harus berani menghadapi ancaman, terutama yang datang dari gerakan separatis,” tambahnya.
Aridho juga menyerukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memperkuat pengawasan dan pemetaan keamanan, guna mengantisipasi potensi ancaman. Selain itu, DPP KNPI mendesak pihak Kepolisian untuk segera menangkap otak di balik pembakaran tersebut, guna memperlihatkan komitmen mereka dalam menjaga keamanan Pilkada di Indonesia.
Dengan insiden ini, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana aparat keamanan dan pemerintah provinsi akan menangani situasi ini. Pilkada di Papua Pegunungan bukan hanya soal pemilihan kepala daerah, tetapi juga tentang mempertahankan integritas demokrasi di tengah ancaman separatis yang terus membayangi.
