Redaksi Jakarta – Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Aliansi Aktivis Mahasiswa Indonesia (AAMI), Filky, menyampaikan kritik tajam terhadap hubungan antara kepolisian dan aktivis yang dinilai semakin pragmatis. Menurut Filky, kepolisian saat ini hanya terlihat menjalin hubungan dengan aktivis ketika ada kepentingan tertentu yang ingin dicapai.
“Kami melihat bahwa kepolisian sekarang hanya berkawan dengan aktivis ketika ada kepentingan yang harus dijalankan. Hubungan ini tidak lagi didasarkan pada prinsip kemitraan yang seharusnya dibangun untuk kebaikan bersama, tetapi lebih pada kepentingan politik atau agenda jangka pendek,” ujar Filky dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/08/2024).
Filky juga menyoroti perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga hubungan dengan aktivis. “Berbeda dengan kepolisian, TNI masih tetap menjaga komunikasi yang baik dengan para aktivis. TNI lebih terbuka dalam mendengarkan pandangan masyarakat sipil dan berkomitmen menjaga hubungan yang harmonis, meskipun terkadang ada perbedaan pandangan,” tambahnya.
Selain itu, Filky mengungkapkan kekhawatiran AAMI terhadap tingginya tingkat korupsi di tubuh kepolisian, yang telah menempatkan institusi ini sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2022, sekitar 60% responden menilai kepolisian sebagai institusi yang paling rentan terhadap praktik korupsi.
“Ini sangat memprihatinkan. Kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat malah tercoreng oleh kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini harus segera diatasi agar kepercayaan publik terhadap kepolisian bisa dipulihkan,” tegas Filky.
Mengenang masa kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri, Filky menyebut bahwa kondisi pada masa itu jauh lebih kondusif dan stabil. “Di masa Tito Karnavian, hubungan antara polisi dan masyarakat, termasuk para aktivis, terjalin dengan baik. Kami merasakan adanya semangat reformasi dan profesionalisme yang lebih kuat,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Filky menyerukan agar presiden yang akan datang mempertimbangkan untuk mengembalikan Polri di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami berharap Polri dapat kembali berfungsi dengan lebih profesional dan tidak terpolitisasi, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang adil,” pungkas Filky.
