Pengangkatan Thaksin Shinawatra di BPI Danantara Picu Kontroversi, LMEI Desak Evaluasi Ulang

REDAKSI JAKARTA – Pengangkatan Thaksin Shinawatra sebagai pejabat Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan pemerintah. Mantan Perdana Menteri Thailand itu dikenal memiliki rekam jejak skandal korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, yang kini memicu kekhawatiran publik terhadap integritas lembaga tersebut.

Lingkar Muda untuk Ekonomi Indonesia (LMEI) mempertanyakan dasar penunjukan Thaksin sebagai dewan pengawas BPI Danantara. Menurut perwakilan LMEI, Hafidz Fadhilah, keberadaan Thaksin berpotensi menimbulkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Pengangkatan Thaksin di BPI Danantara memunculkan kecemasan di masyarakat terkait kemungkinan terjadinya korupsi dan eksploitasi kekuasaan. Banyak yang khawatir ia akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan memperluas pengaruhnya, seperti yang terjadi di Thailand,” ujar Hafidz. (Sabtu, 29/03).

Tak hanya itu, penunjukan Thaksin juga dinilai dapat merusak citra BPI Danantara di mata investor. Ditambah dengan Undang-Undang TNI yang baru disahkan, yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil, kekhawatiran akan pengaruh politik dalam pengelolaan investasi semakin meningkat.

“Keberadaan Thaksin di BPI Danantara dan kebijakan baru terkait posisi prajurit TNI di lembaga sipil, termasuk BUMN, bisa memberi sinyal negatif bagi investor. Ini dapat mempersulit upaya Danantara dalam menarik investasi, terutama untuk mendukung pembiayaan BUMN,” jelas Hafidz.

Baca Juga

Bupati Tapanuli Tengah & BNI Serahkan Penyaluran KUR Pertanian Padi

25 Agu 2021

LMEI pun mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi ulang penunjukan Thaksin dan memastikan bahwa UU TNI tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Kami menuntut pemerintah untuk meninjau kembali keputusan ini. Jangan sampai UU TNI malah menjadi alat bagi pihak tertentu untuk melakukan korupsi. Sejak disahkannya UU ini, investor mulai ragu, dan hal ini bisa menjadi mimpi buruk bagi iklim investasi di Indonesia,” tegas Hafidz.