Ketua Solidaritas Pemuda Jakarta Desak Gubernur DKI Batalkan Kenaikan Tarif Air PAM

Redaksijakarta.com| Jakarta – Solidaritas Pemuda Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk membatalkan kenaikan tarif air bersih yang diberlakukan oleh PAM Jaya.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Solidaritas Pemuda Jakarta, Choirul Umam, pada Selasa (15/4).

Menurut Umam, kebijakan menaikkan tarif air bersih berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ia menilai pernyataan Gubernur DKI yang membandingkan tarif air Jakarta dengan daerah lain sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi sosial ekonomi warga ibu kota.

“Tidak semua warga Jakarta mampu. Kenaikan tarif air ini tentu memberatkan, khususnya bagi masyarakat kecil. Kami minta Gubernur membatalkan kebijakan ini karena jelas tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Umam dalam keterangannya.

Baca Juga

Polres Metro Tangerang Selatan Selidiki Mahasiswa yang Alami Kekerasan Saat Ibadah

07 Mei 2024

Sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung menyatakan bahwa tarif air PAM di Jakarta masih tergolong murah jika dibandingkan dengan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia.

Ia juga menyebut kenaikan tersebut tidak menjadi persoalan besar karena dianggap masih dalam batas wajar.

Menanggapi hal itu, Umam menegaskan bahwa pendekatan yang hanya berdasarkan perbandingan tarif antardaerah tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

“Saya mendukung Mas Pram dan Bang Dul saat Pilkada lalu. Tapi saya juga punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak adil bagi rakyat kecil,” tegasnya.

Selain menolak kenaikan tarif, Umam juga mendorong PAM Jaya untuk segera merealisasikan program air siap minum melalui pemanfaatan teknologi water purifier.

Menurutnya, langkah ini akan membantu meningkatkan kualitas air yang dikonsumsi warga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap air kemasan plastik.

“Sudah hampir dua tahun teknologi water purifier hanya digunakan secara terbatas di lingkungan perusahaan. Belum ada upaya nyata untuk memperluas manfaatnya bagi warga Jakarta. Ini harus segera dilakukan,” katanya.

Umam meminta agar Gubernur DKI mengambil inisiatif lebih aktif dalam mendorong kebijakan yang ramah lingkungan dan berpihak pada warga.

“Gubernur jangan hanya diam. Kebijakan yang pro-rakyat harus dikedepankan, termasuk percepatan akses air siap minum untuk seluruh warga Jakarta,” tutup Umam. (DW)