Hari Kesaktian Pancasila, FPUU Gelar Aksi di Kedubes China: “Lawan Genosida Uyghur!”
Jakarta – Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Uyghur (FPUU) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar China di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025). Aksi ini bertepatan dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila dan menjadi aksi perdana FPUU untuk menyoroti dugaan genosida terhadap etnis Muslim Uyghur di Xinjiang.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB itu digelar sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sekaligus desakan agar Indonesia mengambil peran lebih aktif di level internasional.
“Kesaktian Pancasila teruji bukan saat berhasil menumpas musuh masa lalu, tapi ketika berani melawan ketidakadilan masa kini. Perjuangan untuk Uyghur adalah perjuangan kemanusiaan, dan itu inti dari Pancasila,” ujar Koordinator Aksi FPUU, Syarifuddin, dalam orasinya.
Ia juga mengkritik sikap diam pemerintah Indonesia terkait isu pelanggaran HAM di Xinjiang.
@redaksi.jakarta
“Berdiam diri saat genosida terjadi di depan mata adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Indonesia tidak bisa mengklaim sebagai bangsa ber-Pancasila jika membiarkan kebiadaban ini tanpa perlawanan,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah temuan yang disebut sebagai bukti kejahatan kemanusiaan di Xinjiang, antara lain:
• Penahanan massal tanpa proses hukum dalam kamp konsentrasi modern.
• Sterilisasi paksa yang disebut sebagai bentuk genosida biologis.
• Praktik kerja paksa dan penghancuran situs budaya.
• Pemisahan anak-anak Uyghur dari keluarga mereka oleh negara.
FPUU menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah China, yaitu:
• Menghentikan seluruh operasi kamp konsentrasi.
• Membuka akses penuh bagi investigasi internasional oleh PBB dan lembaga HAM.
• Menghentikan praktik genosida biologis dan budaya terhadap warga Uyghur.
Sementara itu, kepada pemerintah dan parlemen Indonesia, FPUU mendesak:
• Mengeluarkan pernyataan kecaman resmi terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang.
• Menggunakan pengaruh diplomatik untuk mendorong tekanan global lewat ASEAN dan OKI.
Aksi damai itu berakhir lebih cepat dari rencana setelah perwakilan Kedubes China bersedia menemui massa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi FPUU ke pemerintahnya. Guyuran hujan deras juga mempercepat pembubaran peserta aksi.
“Kami menghargai kehadiran perwakilan China hari ini. Tapi kami tidak butuh janji kosong. Kami menuntut bukti: tutup kamp konsentrasi, hentikan sterilisasi, dan biarkan dunia melihat kebenaran di Xinjiang,” kata Syarifuddin menutup aksi.
FPUU menegaskan akan terus mengawal respons nyata dari pemerintah China dan Indonesia atas tuntutan mereka.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar