Aktivis Soroti Jalan Rusak di Buru: Bukti Pemerintah Absen di Tengah Rakyat

Jakarta – Aktivis asal Maluku, Mako Waemese, melayangkan kritik tajam kepada Pemerintah Kabupaten Buru di bawah kepemimpinan Bupati Ikram Umasugi. Kritik itu muncul setelah warga Desa Tifu dan Desa Wamana Baru terpaksa mengumpulkan dana sendiri untuk memperbaiki jalan rusak yang sudah bertahun-tahun dibiarkan tanpa perhatian pemerintah.

Menurut Mako, kondisi tersebut menjadi tamparan keras bagi wajah pemerintahan daerah. Ia menilai jalan lintas Tifu–Wamana Baru, yang menjadi urat nadi ekonomi warga, kini rusak parah tanpa ada tindakan berarti dari Pemkab Buru.

Baca Juga

Kuasa Hukum Arpan Panjaitan Desak Polres Sibolga Tangkap Aktor Intelektual Pembacokan

02 Sep 2021

“Ini bukan sekadar jalan rusak. Ini bukti nyata betapa pemerintah daerah tidak hadir di tengah rakyatnya. Kalau warga sampai harus memperbaiki jalan sendiri dengan uang pribadi, di mana tanggung jawab pemerintah kabupaten?” tegas Mako saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/10/2025).

Mako menyebut, dengan besarnya anggaran infrastruktur setiap tahun, tidak ada alasan bagi Pemkab Buru membiarkan masyarakat menderita akibat akses jalan yang buruk.

“Bupati seharusnya malu. Warga sudah mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan pemerintah. Ini kegagalan moral dan administratif. Rakyat tidak butuh janji, mereka butuh jalan yang bisa dilewati,” tambahnya.

Baca Juga

Hujan Deras di Tapanuli Tengah, Polres Tapteng Berjibaku Tangani Longsor, Pohon Tumbang dan Banjir

17 Sep 2023

Aksi warga memperbaiki jalan penghubung Tifu–Wamana Baru kini disebut Mako sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakpedulian pemerintah. Warga bergotong royong dan menggalang dana sendiri tanpa bantuan pihak berwenang.

“Bupati boleh bicara visi-misi hebat di atas kertas, tapi realitas di lapangan berbeda. Kalau jalan antar-desa saja tak bisa diperhatikan, bagaimana masyarakat bisa percaya pada janji pembangunan?” sindirnya.

Mako, yang juga menjabat sebagai Ketua GMPRI DKI Jakarta dan mantan Bendahara GMNI Jakarta Timur, mendesak Bupati Ikram Umasugi turun langsung ke lapangan melihat kondisi rakyatnya serta segera memerintahkan dinas terkait memperbaiki jalan tersebut secara permanen.

Ia menegaskan, jabatan publik adalah amanah, bukan sekadar posisi.

“Pemerintah daerah harus berhenti menutup mata. Rakyat sudah menunjukkan mereka mampu bergerak tanpa bantuan. Tapi itu bukan tanda kekuatan, itu tanda bahwa mereka dibiarkan sendirian,” pungkas Mako.