Wacana Polri di Bawah Kemendagri Kembali Mencuat, Ketum PIN Tegaskan Harus Tetap di Bawah Presiden

REDAKSI JAKARTA — Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri kembali mencuat dan menuai respons penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Ketua Umum Pemuda Inspirasi Nusantara (PIN), Choirul Umam, menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak dikembalikan ke struktur kementerian.

Baca Juga

Christina Aryani Apresiasi Kinerja Satgas TPPO Polri

19 Jun 2023

Menurut Umam, gagasan menempatkan Polri di bawah Kemendagri merupakan langkah mundur dalam reformasi kelembagaan dan berpotensi melemahkan independensi aparat penegak hukum.

“Polri harus berada di bawah Presiden, bukan kementerian. Itu posisi strategis untuk menjaga integritas, independensi, dan efektivitas Polri dalam menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum,” ujar Umam, Selasa (26/1).

Ia menjelaskan, penempatan Polri di bawah Presiden justru memperjelas garis komando dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keamanan nasional.

Baca Juga

Gerak Indonesia Mencurigai Ada Kepentingan Terselubung YLBHI, ICW Dan Greenpeace Dalam 75 Orang Gagal TWK

23 Jul 2021

“Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab penuh atas keamanan nasional. Polri merupakan alat negara untuk menjalankan fungsi tersebut. Dengan posisi langsung di bawah Presiden, Polri bisa bergerak cepat, terkoordinasi, dan efektif tanpa terhambat birokrasi berlapis,” tegasnya.

Umam juga menepis kekhawatiran bahwa Polri akan kehilangan independensi jika berada di bawah Presiden.

Menurutnya, profesionalitas Polri tetap terjaga selama seluruh tindakan aparat berlandaskan hukum dan prinsip negara hukum.

“Penegakan hukum Polri tetap berpijak pada due process of law serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, saya menolak jika Polri ditempatkan di bawah Kemendagri, apalagi sampai dibentuk kementerian khusus,” pungkasnya.