Jelang Munas HIPMI 2026, KAPMI Dorong Ketua Umum Berbasis Rekam Jejak Bisnis

Jakarta – Ketua Umum BPP Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (KAPMI), Muliansyah Abdurrahman, mengingatkan agar Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI 2026 tidak dijadikan arena politik praktis. Menurutnya, organisasi pengusaha muda harus tetap menjaga independensi dan fokus pada penguatan ekonomi nasional, khususnya sektor UMKM.

Pernyataan itu disampaikan Muliansyah di Jakarta, Selasa (11/5/2026), sebagai sikap resmi KAPMI menjelang pelaksanaan Munas HIPMI. Ia menegaskan HIPMI sejak awal didirikan oleh Abdul Latief pada 10 Juni 1972 memiliki tujuan utama mencetak pengusaha muda pribumi yang mandiri dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Baca Juga

Menjaga Marwah Demokrasi dengan Peran DKPP dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu

16 Agu 2025

“HIPMI adalah rumah kaderisasi wirausaha, bukan kendaraan politik sesaat. Jangan dibelokkan dari khitahnya,” ujar Muliansyah.

Ia menilai masuknya kepentingan politik praktis ke dalam organisasi profesi berpotensi memunculkan faksionalisasi internal, melemahkan soliditas kader, hingga menggeser fokus organisasi dari agenda pembinaan dan pengembangan pengusaha muda.

Menurutnya, Munas HIPMI 2026 seharusnya menjadi momentum konsolidasi ekonomi, bukan pertarungan kepentingan kekuasaan. Karena itu, ia meminta seluruh kader menjaga netralitas organisasi demi memperkuat posisi HIPMI sebagai mitra strategis dunia usaha dan pemerintah.

Pandangan tersebut turut mendapat respons dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad. Ia menilai peringatan KAPMI relevan di tengah tantangan ekonomi nasional yang membutuhkan organisasi pengusaha independen dan berorientasi pada kepentingan anggota.

“Organisasi pengusaha harus jadi mitra kritis pemerintah, bukan subordinat politik. Kalau netralitasnya hilang, daya tawar ke kebijakan ekonomi ikut lemah. Korbannya UMKM anggota,” kata Tauhid.

BPP KAPMI pun mendorong agar Munas 2026 melahirkan kepemimpinan yang memiliki rekam jejak kuat di dunia usaha dan fokus pada program-program ekonomi. Muliansyah menyebut sejumlah agenda prioritas yang perlu diperkuat HIPMI ke depan antara lain advokasi UMKM, percepatan digitalisasi usaha, penguatan hilirisasi, serta penciptaan lapangan kerja baru.

“Regenerasi ketua umum harus melahirkan pemimpin yang paham dagang, bukan yang sibuk membangun jejaring kuasa,” tuturnya.

Adapun Ketua Umum BPP HIPMI periode 2023-2025 saat ini dijabat Akbar Himawan Buchari yang sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golkar periode 2019-2024.

Menutup pernyataannya, Muliansyah meminta HIPMI kembali pada semangat awal pendiriannya sebagai kawah candradimuka pengusaha muda pribumi.

“Kembalikan HIPMI ke rumah asalnya: kawah candradimuka pengusaha muda pribumi. Warisi spirit Abdul Latief, bukan syahwat kekuasaan,” pungkasnya.