Medan, 16 Juni 2025 – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Benny, menyampaikan pernyataan untuk mendukung Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, yang saat ini tengah menjadi sasaran framing politik akibat sikapnya mempertahankan empat pulau yang sah berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara.
Hentikan framing politik terhadap Ketua DPRD Sumut. Apa yang dilakukan Bu Erni adalah membela keputusan negara, bukan membuat klaim sepihak. Ia bersuara berdasarkan SK Kementerian Dalam Negeri yang masih sah berlaku,” tegas Benny.
Menurutnya, framing yang menyasar latar belakang pribadi dan keluarga Erni hanya akan menciptakan kebencian yang tak berdasar, serta melemahkan ruang demokrasi di daerah.
Jangan biarkan pemimpin perempuan yang bersuara lantang justru dihancurkan oleh narasi yang tidak sehat. Kritik itu boleh, tapi framing yang menjurus ke pembunuhan karakter adalah bentuk kekerdilan politik,” ujarnya.
@redaksi.jakarta
Empat pulau yang menjadi sorotan—Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang—sudah dinyatakan masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, sesuai dengan keputusan Mendagri. Namun Pemerintah Aceh belakangan menyatakan keberatan dan mengklaim wilayah tersebut bagian dari Aceh Singkil.
Benny menegaskan, selama belum ada pembatalan resmi dari pemerintah pusat, semua pihak harus menghormati ketetapan hukum yang berlaku.
Kalau nanti SK dicabut, kita wajib patuh. Tapi selama belum, jangan paksakan kepentingan sepihak dan jangan giring opini seolah Sumut merampas wilayah orang lain,” katanya.
Sebagai bagian dari HMI, Benny juga menyerukan solidaritas pemuda Sumut untuk mengawal isu ini bersama. Menurutnya, pembelaan atas wilayah bukan hanya urusan pejabat, tapi juga kewajiban moral anak bangsa.
Ini bukan soal pulau kecil, ini soal harga diri Sumatera Utara. Kita tidak akan diam ketika pemimpin kita dipermainkan dengan framing yang mengaburkan fakta,” pungkasnya.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar