NGOPI PP GPII: Peran Historis Perempuan dan Peluang Kepemimpinan di Era Prabowo
JAKARTA – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) menggelar diskusi Ngopi Bareng GPII (NGOPI) dengan tema “Membangun Demokrasi Inklusif: Memperkuat Suara dan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemilu 2029”. Diskusi menyoroti belum optimalnya keterwakilan perempuan di parlemen meskipun kebijakan afirmasi minimal 30 persen telah diterapkan dalam pencalonan legislatif.
Kegiatan yang berlangsung di Markas PP GPII, Jalan Menteng Raya Nomor 58, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), menghadirkan Aneu Nursifah, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat sekaligus mantan Ketua Umum GPII Putri periode 2017-2019; Muhammad Natsir, Kabid PP GPII; serta Denni Wahyudi dari LSPI selaku pemantau pemilu. Diskusi dipandu Fajar dari PP GPII.
Dalam diskusi tersebut, Aneu Nursifah menyoroti perjalanan panjang kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilu. Menurutnya, meskipun Indonesia telah menyelenggarakan 13 kali pemilu, target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif masih belum tercapai.
“Sudah 13 kali pemilu, tetapi angka 30 persen untuk keterwakilan perempuan di legislatif masih belum tercapai. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama bagaimana memastikan perempuan tidak hanya hadir dalam proses pencalonan, tetapi juga benar-benar mendapatkan ruang untuk terpilih dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan,” ujar Aneu.
@redaksi.jakarta
Ia juga menilai penguatan pendidikan politik bagi perempuan di lingkungan partai politik masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, persoalan keterwakilan perempuan bukan semata-mata berkaitan dengan jumlah, tetapi juga kualitas kaderisasi dan kapasitas perempuan dalam organisasi politik.
“Penguatan pendidikan politik di partai politik bagi perempuan masih kurang. Akibatnya, kepengurusan partai masih lebih banyak berorientasi pada kuantitas, belum sepenuhnya pada kualitas. Karena itu, perlu ada pembinaan dan penguatan kapasitas agar perempuan memiliki kemampuan serta kesiapan untuk mengambil posisi strategis dalam politik,” lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Natsir menilai keterlibatan perempuan dalam politik bukan hal baru dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa perempuan telah memainkan peran besar bahkan sebelum kemerdekaan, dengan gerakan dan kontribusi politik yang progresif.
“Kalau kita melihat sejarah sebelum kemerdekaan, peran perempuan sangat besar. Keterlibatan perempuan dalam politik juga sudah sangat progresif. Semua itu dibangun atas dasar kesadaran kolektif bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa,” kata Natsir.
Ia juga menyoroti dimensi kemanusiaan dalam kepemimpinan perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki empati yang dapat menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kepemimpinan yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
“Secara filosofis, perempuan memiliki empati yang lebih. Karena itu, semangat keberpihakan dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam kepemimpinan politik,” ujarnya.
Natsir turut menilai karakter kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup akomodatif terhadap keterlibatan perempuan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuka ruang bagi perempuan untuk berkompetisi dan mengambil peran lebih besar dalam Pemilu 2029.
“Kepemimpinan Bapak H. Prabowo Subianto cukup akomodatif. Ini menjadi peluang bagi perempuan untuk bersaing dalam Pemilu 2029. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun rasa optimistis perempuan, meningkatkan kesadaran politik, memperluas sosialisasi, serta mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas mereka,” tutur Natsir.
Dia menambahkan, peningkatan kualitas perempuan secara politik, baik dari sisi pengetahuan, pengalaman organisasi maupun kapasitas kepemimpinan, akan memperkuat keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.
“Ketika kualitas perempuan secara politik semakin meningkat, saya kira mereka akan semakin siap untuk berkompetisi, memimpin, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi, keterwakilan perempuan tidak hanya dilihat dari angka, tetapi juga dari kualitas kontribusinya,” imbuhnya.
Dari perspektif pemantauan pemilu, Denni Wahyudi menyoroti ketimpangan antara besarnya partisipasi pemilih perempuan dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif.
“Pemilih perempuan merupakan kelompok pemilih terbesar, tetapi keterwakilan perempuan di parlemen belum setara. Ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah pemilih perempuan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keterwakilan mereka dalam lembaga perwakilan,” kata Denni.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya membangun demokrasi yang lebih inklusif. Kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan perlu diikuti dengan penguatan sistem pencalonan, pengawasan pemilu, serta kesempatan yang lebih terbuka bagi perempuan untuk berkompetisi.
Diskusi NGOPI PP GPII juga menekankan bahwa tantangan menuju Pemilu 2029 bukan hanya memastikan terpenuhinya ketentuan minimal 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif, tetapi juga memperkuat kualitas kaderisasi dan kepemimpinan perempuan.
Melalui forum tersebut, PP GPII mendorong agar perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administratif pemilu, melainkan menjadi aktor penting dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan.
Demokrasi yang inklusif membutuhkan keterlibatan yang setara. Karena itu, penguatan pendidikan politik, kaderisasi, dan kesempatan kepemimpinan perempuan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Pemilu 2029.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar