Ketum PP PERISAI Desak BPK Audit Anggaran KPUD DKI Jakarta

Jakarta, 11 Desember 2024 – Ketua Umum PP Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI), Chandra Halim, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit penggunaan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Seruan ini muncul akibat rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang mencatatkan angka golongan putih (golput) sebesar 42,48 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 orang.”Dengan anggaran mencapai Rp975 miliar, KPUD DKI Jakarta gagal melaksanakan Pilgub yang legitimate karena rendahnya partisipasi pemilih.

Kami meminta BPK segera turun tangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut,” tegas Chandra di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Chandra menyebut angka golput kali ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Pilgub Jakarta, dengan jumlah mencapai 3,4 juta pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya.

Ia menilai, hal ini mencerminkan minimnya efektivitas sosialisasi Pilgub, meskipun anggaran untuk kegiatan tersebut dinilai cukup besar.

Menurutnya, dalam melaksanakan sosialisasi, KPUD DKI Jakarta menggandeng lebih dari 100 organisasi masyarakat (ormas), termasuk ormas kemahasiswaan, pemuda, dan perempuan.

Namun, terdapat indikasi ketimpangan dalam pembagian anggaran kepada ormas-ormas tersebut.”Berdasarkan informasi yang kami terima, ormas-ormas tersebut menerima dana antara 35 juta hingga 43 juta untuk kegiatan sosialisasi dengan target peserta sekitar 100 orang.

Perbedaan jumlah ini mengundang pertanyaan. Mengapa ada perlakuan yang berbeda? Kami menduga ada ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran ini,” ungkap Chandra.

Ia menambahkan, indikasi adanya “patgulipat” anggaran sosialisasi Pilgub perlu ditelusuri lebih lanjut. Untuk itu, Chandra memastikan PP PERISAI akan mendatangi kantor BPK guna meminta audit menyeluruh terhadap anggaran Pilgub DKI Jakarta.

“Kami akan memastikan isu ini mendapat perhatian serius. Audit ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilgub DKI Jakarta 2024 menjadi evaluasi penting bagi KPUD dan pihak terkait, terutama dalam memastikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga.(Red)