Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK, Mahasiswa Desak Penindakan Tegas Dugaan Pelanggaran Etik

REDAKSI JAKARTA –  Forum Mahasiswa Peduli Hukum (FMPH) telah mendatangi gedung KPK untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Alexander Marwata kepada Dewan Pengawas KPK. Pada Jumat 27/09/2024.

Mahasiswa menyampaikan surat perihal laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik serta lampiran-lampiran yang menjadi bukti pendukung kepada Dewas KPK. Mahasiswa menilai bahwa terkait pertemuan pada 09 Maret 2023 yang viral antara Alexander Marwata selaku Wakil Pimpinan KPK dengan Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang tersandung kasus korupsi telah menimbulkan stigma yang buruk terhadap supremasi penegakkan hukum di internal KPK dan merendahkan Nilai dasar dan Integritas KPK.

Baca Juga

Wamenkumham Tersangka, Kemenkumham Belum Terima Surat Pemberitahuan

10 Nov 2023

“Sebagai Pimpinan KPK, Alexander Marwata seharusnya mengetahui dan paham betul bahwa Eko Darmanto yang telah dicopot dari jabatannya oleh Ditjen Bea Cukai sejak 3 Maret 2023 karena melakukan tindak pidana korupsi dan memiliki harta kekayaan diluar kewajarannya, dengan ini kami membuat laporan pengaduan supaya segera ada langkah hukum dari Dewas KPK terhadap Alexander Marwata atas tindakannya yang diduga melanggar kode etik”. Kata Raja Ketua Umum FMPH

“Seharusnya tidak perlu adanya hubungan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung antara Alexander Marwata dengan Eko Darmanto yang sejak awal sudah diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi”. Ungkap Raja

Raja juga menyampaikan bahwa atas kejadian ini, Alexander Marwata selaku Wakil Pimpinan KPK diduga telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 36 huruf a dan b Jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca Juga

PB HMI Dukung Sikap Pimpinan DPR RI Larang WNA Masuk Ke Indonesia

04 Jul 2021

“Kami meminta Dewas KPK untuk memberikan Sanksi pencopotan terhadap Alexander Marwata selaku Wakil Pimpinan KPK dan meminta Dewas KPK segera proses hukum Alexander Marwata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pungkasnya.

Buatin judul berita lainnya