GMPD Gelar Aksi di KPU DKI: Dana Rp 1,5 Triliun Pilkada 2024 Dipertanyakan
GMPD) hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. (Kamis/05/12).REDAKSI JAKARTA – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Demokrasi (GMPD) hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. (Kamis/05/12).
Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum GMPD, Rafliyansah, untuk memprotes dugaan kegagalan KPU DKI Jakarta dalam mengelola anggaran Pilkada 2024 yang mencapai Rp 1,5 triliun.
Tingkat partisipasi pemilih di DKI Jakarta dilaporkan hanya 56,3%, jauh dari target nasional sebesar 77,5%. GMPD menilai hal ini sebagai bentuk kegagalan serius KPU DKI Jakarta dalam memanfaatkan dana yang besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
“Anggaran sebesar Rp 1,5 triliun adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan Pilkada, terutama dalam meningkatkan sosialisasi dan aksesibilitas pemilu. Kegagalan mencapai target partisipasi ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegas Rafliyansah dalam orasinya di depan puluhan peserta aksi.
@redaksi.jakarta
GMPD menyampaikan tiga tuntutan utama dalam aksi ini:
1. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pilkada 2024 – GMPD mendesak KPU DKI Jakarta membuka rincian penggunaan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik.
2. Audit oleh BPK – GMPD meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran Pilkada. Selain itu, mereka juga menyerukan investigasi terhadap Sekretaris Jenderal KPU DKI Jakarta, Drs. Dirja Abdul Kadir, MM, atas dugaan pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
3. Reformasi Sosialisasi Pemilu – GMPD mendesak adanya perbaikan strategi sosialisasi untuk memastikan partisipasi pemilih meningkat pada pemilu mendatang.
Aksi ini diakhiri dengan penyerahan petisi resmi kepada perwakilan KPU DKI Jakarta. Rafliyansah menegaskan bahwa GMPD akan terus mengawal isu ini hingga KPU memberikan jawaban yang memuaskan.
“Kami tidak akan berhenti sampai KPU DKI Jakarta bertindak transparan dan bertanggung jawab. Partisipasi rendah ini bukan hanya angka, tapi mencerminkan kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap demokrasi,” pungkasnya.
Demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hingga berita ini diterbitkan, KPU DKI Jakarta belum memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan GMPD. (**)
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar