
REDAKSI JAKARTA, 28 April 2025 – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Jakarta Pusat mendesak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan Bareskrim Polri untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden kebocoran sistem yang melanda Bank DKI pada masa Lebaran lalu.

Desakan ini disampaikan oleh salah satu fungsionaris MD KAHMI Jakarta Pusat, Hery Poer, dalam pernyataan resminya, Senin (28/4).
Hery menyatakan keprihatinan mendalam atas belum optimalnya layanan Bank DKI pasca insiden tersebut.
Menurutnya, meski Gubernur DKJ Pramono Anung telah mencopot Direktur IT Bank DKI, berbagai permasalahan layanan masih dikeluhkan masyarakat, seperti lambannya proses pembukaan tabungan baru dan gangguan layanan lainnya.
@redaksi.jakarta
“Bank DKI memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi Jakarta. Ketidakpastian layanan yang terus berlarut dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik daerah,” tegas Hery.
Untuk itu, MD KAHMI Jakarta Pusat menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Manajemen Bank DKI diminta melakukan perbaikan sistem dan layanan operasional secara menyeluruh serta memberikan kepastian waktu pemulihan.
2. Pemprov DKJ diminta mengawal ketat proses pemulihan layanan untuk menjaga kepercayaan publik.
3. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas, termasuk membuka hasil audit sistem informasi yang telah dilakukan.
4. Bank DKI diminta memberikan kompensasi dan kemudahan kepada nasabah yang terdampak.
5. Bareskrim Polri diminta segera menuntaskan penyelidikan dan menegakkan hukum terhadap kasus kebocoran data tersebut.
Hery menambahkan, MD KAHMI Jakarta Pusat akan terus mengawasi dan menyuarakan aspirasi masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik di Jakarta. (Red)
Tidak ada komentar