
JAKARTA — Ketua Aliansi Pemuda Nusantara, Rodin S, meminta pergerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ke Jakarta pada 27 Agustus 2026 dilihat secara jernih. Dia mengingatkan agar aspirasi masyarakat tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Rodin mengingatkan bahwa gerakan masyarakat Pati sebelumnya bermula dari persoalan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada 2025. Saat itu, rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen memicu gelombang penolakan masyarakat.
Menurutnya, dinamika tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai tuntutan lain. Kini, AMPB membawa tuntutan berskala nasional, di antaranya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberian hukuman berat bagi koruptor.
“Persoalan PBB dan berbagai persoalan yang berkembang di Pati tentu menjadi bagian dari dinamika masyarakat. Tetapi ketika massa kemudian bergerak ke Jakarta dengan membawa tuntutan nasional, publik berhak bertanya bagaimana proses konsolidasinya dan ke mana arah gerakan ini,” ujar Rodin.
@redaksi.jakarta
Rodin menegaskan pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap AMPB maupun masyarakat Pati. Menurutnya, transparansi penting agar gerakan yang mengatasnamakan rakyat tetap berangkat dari aspirasi masyarakat.
“Kita jangan buru-buru mencari siapa dalangnya. Tetapi jangan pula menutup mata. Setiap gerakan besar yang mengatasnamakan rakyat harus transparan, agar aspirasi masyarakat tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Dia juga mengajak seluruh pihak menjaga aksi pada 27 Agustus berlangsung damai dan bermartabat.
“Kritik adalah hak rakyat. Pemerintah wajib mendengar. Tetapi suara rakyat harus tetap menjadi suara rakyat, bukan kendaraan bagi kepentingan siapa pun,” pungkas Rodin.
Tidak ada komentar