Kursi Wakapolri Akan Kosong, DPN LKPHI Dorong Pengganti yang Mampu Selaraskan Visi Kapolri
Jakarta, 23 Juni 2025 – Kursi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) akan segera mengalami kekosongan.
Komjen Pol Ahmad Dofiri dijadwalkan memasuki masa pensiun pada akhir Juni 2025. Menanggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) mendorong agar sosok pengganti yang terpilih nantinya mampu menerjemahkan visi dan misi Kapolri secara konsisten.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, menilai Wakapolri memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan dan arah kepemimpinan Kapolri. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kedua pucuk pimpinan Polri agar kebijakan internal dapat dijalankan secara maksimal.
“Wakapolri adalah pelengkap, bukan lawan dari Kapolri. Keduanya harus selaras dan bekerja sama untuk menjadikan Polri sebagai lembaga yang disegani dan dicintai masyarakat,” ujar Ismail Marasabessy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/6).
@redaksi.jakarta
Menurutnya, Wakapolri yang baru juga diharapkan dapat mendukung program prioritas nasional, termasuk program ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ismail, yang juga seorang praktisi hukum dan mantan Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, menambahkan bahwa figur Wakapolri ideal harus mampu mengawal penegakan hukum yang berkeadilan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Sementara itu, Mabes Polri saat ini tengah menyiapkan nama-nama perwira tinggi bintang tiga sebagai kandidat pengganti Komjen Pol Ahmad Dofiri. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyampaikan bahwa proses seleksi tengah berjalan secara internal.
“Sedang dipersiapkan calon-calon terbaik yang sudah berpangkat bintang tiga atau yang memenuhi syarat untuk menggantikan Wakapolri Ahmad Dofiri,” ujar Irjen Sandi di Mabes Polri, Kamis (12/6).
Proses pergantian Wakapolri menjadi bagian penting dalam kesinambungan kepemimpinan Polri, terutama dalam menjaga stabilitas dan integritas institusi penegak hukum di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. (Red)
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar