Bupati Halmahera Utara Diterpa Isu Etika, Mahasiswa Tekan Kemendagri Ambil Tindakan

Jakarta, 3 Oktober 2025 – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Merdeka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran etika dan moral yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara.

Baca Juga

Hari Pertama Kunker di Wilayah Pantai Barat, Bupati Madina Sambangi Warga di Pasar Kayu Laut

13 Sep 2023

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk berisi kecaman serta tuntutan agar Kemendagri segera mengambil langkah tegas.

Mereka menilai, sebagai pejabat publik, seorang bupati seharusnya mampu menjaga martabat, moral, serta etika jabatan.

Koordinator aksi, Anang, menegaskan bahwa laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran tersebut sudah cukup lama masuk ke Kemendagri, namun hingga kini belum ada tindakan konkret.

Baca Juga

Polda Sumut Buru Bos Judi Online di Perumahan Cemara Asri

11 Agu 2022

“Kami tidak ingin laporan masyarakat ini hanya menjadi tumpukan kertas di meja pejabat. Kemendagri harus segera memproses laporan dugaan pelanggaran etika dan moral ini demi menjaga integritas pemerintahan daerah dan memberi kepastian hukum bagi rakyat Halmahera Utara,” ujarnya dengan lantang di tengah orasi.

Dalam kesempatan itu, perwakilan mahasiswa sempat diterima oleh staf Inspektorat Kemendagri untuk melakukan audiensi singkat.

Mereka menyerahkan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Menteri Dalam Negeri dan Inspektur Jenderal Kemendagri, berisi desakan agar laporan segera diproses.

Selain itu, mahasiswa juga memberikan bukti-bukti pendukung yang menurut mereka memperkuat dugaan adanya pelanggaran.

“Kami sudah menyerahkan surat terbuka dan bukti-bukti yang kami miliki. Ini bukan sekadar tuduhan, tapi sudah didukung data. Kami akan terus mengawal sampai ada keputusan tegas dari Kemendagri,” tambah salah satu perwakilan.

Para mahasiswa berharap Kemendagri tidak bersikap pasif, melainkan segera membentuk tim khusus untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan verifikasi terhadap laporan masyarakat.

Menurut mereka, pejabat publik harus menjadi teladan, sehingga apabila dugaan pelanggaran etika dan moral tersebut terbukti benar, maka sanksi tegas harus dijatuhkan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak luntur.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyerahkan surat terbuka beserta bukti-bukti, massa membubarkan diri dengan tertib.

Namun, mereka menegaskan akan kembali turun ke jalan jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari Kemendagri menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan Bupati Halmahera Utara tersebut. (Red)