Aktivis Desak Gubernur DKI Copot Komisaris dan Kepala BP BUMD Terkait Dugaan Kolusi di PT Pembangunan Jaya Ancol

Jakarta, 6 Oktober 2025 – Sejumlah massa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis dan Pemuda Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10).

Mereka menyoroti dugaan praktik kolusi dan nepotisme dalam pengangkatan Sutiyoso sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Baca Juga

Jalur Karawang Meningkat Malam Hari, Didominasi Sepeda Motor

17 Apr 2023

Dalam orasinya, para demonstran menilai keputusan tersebut mencederai semangat reformasi birokrasi dan profesionalitas di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar segera mencopot Syaefuloh Hidayat, Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, serta memberhentikan Sutiyoso dari jabatannya sebagai komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Koordinator lapangan aksi, M.H. Baras, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepedulian terhadap transparansi dan integritas BUMD di Ibu Kota. Ia menegaskan bahwa BUMD seharusnya dikelola secara profesional, bukan menjadi tempat bagi praktik nepotisme maupun kepentingan politik.

“Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa pengangkatan Sutiyoso sebagai komisaris adalah perbuatan yang menyalahi aturan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMD,” ujar Baras di sela aksi.

Menurutnya, pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batas usia komisaris yang maksimal berumur 60 tahun, sedangkan Sutiyoso diketahui telah melampaui batas tersebut.

Lebih lanjut, Baras menilai Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaannya terhadap PT Pembangunan Jaya Ancol. Ia menilai lemahnya kontrol lembaga tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pelanggaran aturan di lingkungan BUMD.

“Gubernur Pramono Anung harus bersikap tegas. Pencopotan Syaefuloh Hidayat dan Sutiyoso adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan tidak ada praktik kolusi dan nepotisme di tubuh PT Pembangunan Jaya Ancol,” tegas Baras.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov DKI Jakarta maupun manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. (Red)