Komisi X DPR Desak Pemprov DKI Jakarta Revisi SOP Beasiswa KJMU, Hindari Pencabutan Mendadak

REDAKSI JAKARTA – Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah, mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pencoretan beberapa nama mahasiswa dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Ledia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan.

Baca Juga

Advokat Zulfikar Mat Peci soroti kisruh royalti kafe: regulasi harus jelas, tarif wajib adil

13 Agu 2025

Dia mengungkapkan bahwa DTKS memiliki periode verifikasi dan validasi data yang bisa menyebabkan perubahan status penerima manfaat.

“Ketika mahasiswa tersebut keluar dari DTKS, tak bisa langsung disalahkan, karena kondisi ekonomi keluarganya bisa saja masih dalam kategori tidak mampu,” jelas Ledia kepada inilah.com, Kamis (7/3/2024).

Menurutnya, perubahan status dalam DTKS tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dari keluarga mahasiswa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait pemberian beasiswa KJMU, termasuk batas waktu pemberiannya, apakah sampai lulus atau perlu diperbarui setiap tahun.

“Seharusnya ada nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang jelas mengenai batas waktu pemberian beasiswa ini. Mahasiswa berhak tahu dan tidak boleh dihentikan pemberiannya secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang memadai,” tegasnya.

Legislator PKS ini menambahkan, ada dua hal penting yang perlu diaddress oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyikapi persoalan ini. Pertama, perlu segera memperbaiki SOP terkait program KJMU, dengan menjamin bahwa bantuan tidak boleh dihentikan di tengah jalan tanpa alasan yang jelas.

“Kalau memang perjanjiannya adalah per tahun akan diperbaharui, dan jika mahasiswa tersebut tidak masuk DTKS maka bisa saja tidak mendapatkan beasiswa. Namun, harus ada penjelasan dan perjanjian yang jelas sejak awal,” ujarnya.

Dengan adanya perbaikan SOP dan ketentuan perjanjian yang jelas, diharapkan mahasiswa dapat memiliki kepastian hukum dan persiapan yang lebih baik dalam melanjutkan pendidikan mereka.

Ledia menuntut agar Pemprov DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki mekanisme pemberian beasiswa KJMU, agar program ini benar-benar tepat sasaran dan membantu mahasiswa yang membutuhkan.