Kanim Jaksel Gelar Sosialisasi Antikorupsi & Gratifikasi, Komitmen Perkuat Pelayanan PRIMA

REDAKSI JAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menggelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi sebagai upaya memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas layanan keimigrasian, Kamis (14/11/2025).

Acara yang berlangsung di lingkungan Kanim Jaksel itu menghadirkan narasumber dari KPK, Ombudsman RI, dan Kementerian PANRB. Kegiatan diikuti pejabat struktural, pejabat fungsional, pegawai, perwakilan Ditjen Imigrasi, Kanwil, UPT Imigrasi se-DKI Jakarta, hingga mitra eksternal.

Baca Juga

Arif Afifullah Bersilaturahmi dengan Walikota Depok, Dukung Pembangunan dan Kesejahteraan Kota Depok

02 Apr 2025

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari individu hingga sistem organisasi.

“Korupsi dan gratifikasi bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan moral, integritas, dan budaya kerja. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran individu, sistem organisasi yang kuat, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif,” ujar Bugie.

Ia menambahkan, komitmen antikorupsi menjadi pondasi untuk memastikan pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Baca Juga

SPEDA Perluas Gerakan Nasional, DPW Jawa Barat Resmi Dibentuk

28 Agu 2026

Dalam kegiatan tersebut, Kanim Jaksel juga kembali menekankan penerapan Core Value PRIMA Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu:

• Profesional

• Responsif

• Integritas

• Modern

• Akuntabel

Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan keimigrasian.

Bugie menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi kunci pencegahan penyimpangan dalam layanan. Digitalisasi diterapkan pada antrean layanan, pengawasan keimigrasian, hingga kontrol internal.

“Inovasi digital kami hadirkan untuk memastikan pelayanan semakin cepat, tepat, humanis, dan bebas penyimpangan,” ujarnya.

Para narasumber dari KPK, Ombudsman RI, dan Kementerian PANRB memberikan pemaparan terkait strategi nasional pencegahan korupsi, standar maladministrasi, hingga indikator reformasi birokrasi.

Kanim Jaksel berharap, kolaborasi dengan lembaga pengawas dapat memperkuat integritas pelayanan keimigrasian dan mendukung upaya mewujudkan Imigrasi PRIMA. (Red)