IJLS Minta Polemik Pernyataan Deddy Yevri Sitorus Disikapi Secara Utuh, Klarifikasi Dinilai Bentuk Tanggung Jawab Publik

REDAKSIJAKARTA.COM – Institute Justice for Law and Society (IJLS) mengajak masyarakat menyikapi secara proporsional polemik yang berkembang terkait pernyataan Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI.

Menurut IJLS, penilaian terhadap persoalan tersebut sebaiknya dilakukan dengan melihat keseluruhan konteks peristiwa, bukan hanya berdasarkan potongan pernyataan yang beredar.

Baca Juga

Paskah IKKSU 2026: Panitia Fokus pada Dampak dan Persaudaraan

19 Feb 2026

Direktur Eksekutif IJLS, Ronald Panjaitan, mengatakan Deddy telah memberikan klarifikasi bahwa ucapannya tidak dimaksudkan untuk merendahkan profesi wartawan.

Penjelasan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik sekaligus upaya meluruskan persepsi yang berkembang.

“Setiap pernyataan perlu dipahami berdasarkan konteksnya. Kami menilai klarifikasi yang telah disampaikan merupakan langkah yang tepat dalam menjaga ruang dialog di tengah kehidupan demokrasi,” kata Ronald dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga

Menteri Sampai Jenderal di Polri Belum Lapor LHKPN Periode 2022

05 Mei 2023

Ronald menjelaskan, berdasarkan penjelasan Deddy, pernyataan yang menjadi sorotan berkaitan dengan kondisi ruang rapat yang saat itu dipadati peserta sehingga sebagian harus berdiri.

Ia juga menegaskan bahwa Deddy telah menyampaikan penghormatan terhadap profesi wartawan serta menyatakan kesediaannya memberikan penjelasan lebih lanjut apabila diperlukan melalui mekanisme Dewan Pers.

Selain itu, IJLS menilai polemik tersebut tidak dapat dipisahkan dari situasi rapat yang berlangsung pada 30 Juli 2026. Menurut Ronald, pelaksanaan rapat di tengah masa reses DPR RI turut memunculkan perhatian publik sehingga keseluruhan rangkaian peristiwa perlu dipahami secara menyeluruh.

“Publik berhak memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang terjadi. Dengan melihat seluruh konteks, penilaian yang muncul akan lebih objektif dan tidak didasarkan pada potongan informasi semata,” ujarnya.

IJLS juga mengingatkan pentingnya mengedepankan mekanisme klarifikasi dan komunikasi dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.

Ronald menilai ruang demokrasi harus memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan penjelasan tanpa mengurangi penghormatan terhadap profesi jurnalistik.

Menurutnya, pers dan lembaga legislatif memiliki fungsi yang sama-sama penting dalam sistem demokrasi.

Karena itu, polemik yang terjadi sebaiknya menjadi momentum memperkuat komunikasi antarlembaga, bukan memperlebar jarak antara wakil rakyat dan insan pers.

“IJLS menghormati peran wartawan sebagai pilar demokrasi. Pada saat yang sama, setiap warga negara juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan atas pernyataan yang disampaikannya. Kedua prinsip tersebut harus berjalan beriringan dalam negara demokrasi,” tutur Ronald.

IJLS berharap polemik tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia dengan mengedepankan dialog, saling menghormati, dan asas keadilan sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.