Saiful Chaniago: PLN Energi Gas Harus Jadi Penghubung Ketahanan Energi dan Masa Depan Berkelanjutan
REDAKSI JAKARTA.COM | JAKARTA – Menjaga listrik tetap menyala tidak hanya bergantung pada pembangkit. Di baliknya terdapat rantai pasok energi yang harus bekerja secara terintegrasi, mulai dari ketersediaan gas, transportasi, penyimpanan, regasifikasi hingga penyaluran bahan bakar ke pembangkit.
Komisaris Utama PT PLN Energi Gas, Saiful Chaniago, menilai posisi PLN Energi Gas menjadi strategis karena perusahaan berada di tengah rantai pasok yang menghubungkan sumber gas dengan kebutuhan pembangkit listrik.
Menurutnya, tantangan tersebut semakin kompleks karena Indonesia memiliki karakter geografis kepulauan dengan pusat sumber energi dan kebutuhan listrik yang tersebar.
“PLN Energi Gas tidak cukup hanya menjadi pengangkut komoditas. Perusahaan harus menjadi penghubung antara sumber gas, infrastruktur logistik, kebutuhan pembangkit, keterjangkauan listrik, dan arah transisi energi nasional,” demikian pandangan Saiful dalam tulisannya.
@redaksi.jakarta
PT PLN Energi Gas sebelumnya bernama PT PLN Gas & Geothermal dan merupakan anak perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Perubahan nama tersebut diputuskan pada 15 September 2023 dan mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 29 September 2023.
Kegiatan perusahaan mencakup distribusi gas melalui jaringan pipa maupun gas alam cair atau LNG, termasuk pengelolaan serta pendistribusian gas melalui jalur darat dan laut untuk mendukung kebutuhan PLN Group.
Saiful menggambarkan rantai pasok gas seperti sistem peredaran darah. Sumber gas menjadi titik awal, pembangkit menjadi pengguna energi, sementara kapal, jaringan pipa, fasilitas penyimpanan dan regasifikasi berfungsi sebagai infrastruktur yang memastikan energi dapat mengalir menuju pusat kebutuhan.
Menurutnya, tantangan tersebut akan semakin besar seiring proyeksi peningkatan kebutuhan gas untuk pembangkit PLN. PLN EPI memperkirakan kebutuhan gas meningkat sekitar 4,5 persen per tahun, dari 1.748 BBTUD pada 2026 menjadi 2.490 BBTUD pada 2034.
Pada periode yang sama, kebutuhan kargo LNG diproyeksikan naik dari 103 menjadi 214 kargo, sementara pasokan gas pipa berdasarkan kontrak diperkirakan turun dari 757 menjadi 667 BBTUD.
“Angka tersebut merupakan proyeksi dan masih dapat berubah mengikuti perkembangan permintaan, harga, pasokan maupun kebijakan. Namun pesannya jelas, kebutuhan logistik gas berpotensi meningkat ketika pasokan pipa menghadapi tekanan,” ujarnya.
Saiful mencontohkan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi LNG di Gunung Belah, Tarakan, sebagai salah satu gambaran bagaimana LNG dapat menjangkau sistem kelistrikan yang tidak terhubung dengan jaringan pipa besar.
Model tersebut, menurut dia, relevan untuk wilayah kepulauan yang membutuhkan solusi energi sesuai karakteristik lokal.
Meski demikian, Saiful mengingatkan peningkatan penggunaan gas tidak boleh dimaknai sebagai pembangunan ketergantungan baru terhadap energi fosil. Hal tersebut harus ditempatkan dalam konteks transisi energi nasional.
RUPTL PLN 2025–2034, lanjutnya, merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt.
Dari jumlah tersebut, 42,6 gigawatt atau 61 persen berasal dari energi terbarukan, 10,3 gigawatt atau 15 persen dari sistem penyimpanan energi, dan 16,6 gigawatt atau 24 persen dari pembangkit fosil.
“Dengan arah tersebut, gas seharusnya ditempatkan sebagai penyangga sistem, bukan sebagai tujuan akhir. Gas dapat membantu menggantikan pembangkit berbahan bakar minyak, menjaga keandalan sistem ketika energi surya dan angin berfluktuasi, sekaligus menjadi solusi selama jaringan dan penyimpanan energi belum sepenuhnya memadai,” kata Saiful.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah gas sebagai energi bersih harus dilakukan secara hati-hati.
Gas tetap merupakan bahan bakar fosil dan rantai pasok LNG memiliki kebutuhan energi tersendiri, mulai dari proses pencairan, pengangkutan, penyimpanan hingga regasifikasi.
Risiko kebocoran metana juga menjadi perhatian. Karena itu, menurut Saiful, klaim mengenai manfaat lingkungan harus disertai pengukuran, pelaporan dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk memperkuat peran strategis PLN Energi Gas, Saiful mendorong sejumlah langkah. Pertama, perencanaan pasokan harus dilakukan secara terpadu berdasarkan kebutuhan pembangkit, wilayah dan periode waktu.
Gas pipa perlu dioptimalkan ketika tersedia dan ekonomis, sementara LNG dapat digunakan untuk wilayah yang secara geografis tidak efisien dilayani jaringan pipa.
Kedua, kontrak pasokan dan transportasi harus memiliki fleksibilitas volume serta formula harga yang melindungi kepentingan publik.
Ketiga, pengendalian emisi metana perlu menjadi salah satu indikator kinerja melalui deteksi kebocoran, pemantauan jaringan pipa, tangki, kapal dan fasilitas regasifikasi.
Keempat, pembangunan infrastruktur gas harus diselaraskan dengan perkembangan energi terbarukan. Investasi perlu dilakukan secara modular dan berdasarkan kebutuhan nyata agar tidak menimbulkan risiko aset terbengkalai ketika bauran energi bersih berkembang lebih cepat.
Kelima, keberhasilan PLN Energi Gas tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kargo, panjang jaringan pipa atau volume gas yang disalurkan. Ukuran yang lebih penting adalah keandalan listrik, efisiensi biaya, penurunan penggunaan bahan bakar minyak, keselamatan operasi, pengurangan emisi serta manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Saiful juga menekankan pentingnya tata kelola. Pengadaan kapal, pembangunan terminal, penunjukan mitra dan kontrak pasokan memiliki nilai ekonomi serta risiko yang besar.
Karena itu, audit berbasis risiko, pencegahan benturan kepentingan, kanal pelaporan pelanggaran dan pengawasan korporasi harus berjalan secara nyata.
“Menurut saya, masa depan PLN Energi Gas tidak ditentukan oleh seberapa banyak gas yang dialirkan, tetapi oleh seberapa cerdas perusahaan mengelola perannya di tengah perubahan sistem energi. Perusahaan harus mampu menjaga listrik tetap menyala hari ini tanpa menutup jalan bagi energi bersih esok hari,” tutur Saiful.
Ia menegaskan, gas dapat menjadi jembatan dalam proses transisi energi Indonesia.
Namun, jembatan tersebut harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, yakni memperkuat ketahanan energi, menjaga keterjangkauan listrik, menekan emisi, serta mempercepat perjalanan Indonesia menuju sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Sumber: Saiful Chaniago, Komisaris Utama PT PLN Energi Gas
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar