DPN LKPHI Desak Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Singgung Putusan Kasasi MA

Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan itu disampaikan menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pencalonan Gibran.

Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Maraaabessy, mengatakan putusan MA tersebut harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, persoalan itu juga menjadi momentum bagi Gibran untuk menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengambil langkah politik secara sukarela.

“Kami dari DPN LKPHI mendesak agar beliau mengundurkan diri secara terhormat dari jabatan Wakil Presiden. Jangan sampai terkesan menunggu rakyat bergerak dan menunggu proses pemakzulan terlebih dahulu baru kemudian mengambil sikap,” kata Ismail dalam keterangannya.

Ismail menilai pejabat negara, khususnya Wakil Presiden, harus memberikan contoh dalam menghormati hukum dan prinsip konstitusi. Ia berpandangan persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik tidak bisa dianggap sebagai persoalan sederhana.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara perlu dijaga melalui komitmen terhadap supremasi hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Baca Juga

KH. R. Syarif Rahmat RA, SQ., MA: Pengamanan Polri Pada Aksi Unjuk Rasa Telah Terukur dan Profesional

28 Agu 2024

“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tidak boleh ada pejabat negara yang merasa berada di atas hukum. Ketika muncul persoalan hukum yang serius dan telah diputus oleh lembaga peradilan, seharusnya ada sikap bertanggung jawab,” ujarnya.

Ismail juga mengingatkan polemik tersebut berpotensi memperbesar ketegangan politik apabila terus berlarut-larut. Dia khawatir kondisi itu dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut, DPN LKPHI menegaskan desakan pengunduran diri tersebut bukan didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu. Ismail menyebut tuntutan itu berkaitan dengan tanggung jawab moral, etika penyelenggaraan negara, serta penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.

Di sisi lain, DPN LKPHI meminta DPR RI dan MPR RI mencermati implikasi hukum dan konstitusional dari putusan MA tersebut sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ismail mengatakan penyelesaian persoalan tersebut harus tetap ditempuh melalui mekanisme hukum dan konstitusi agar tidak berkembang menjadi konflik politik yang mengganggu stabilitas nasional.

“Kami tidak ingin Indonesia terseret dalam krisis ketatanegaraan yang lebih besar hanya karena persoalan yang seharusnya dapat disikapi dengan kedewasaan dan tanggung jawab. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan terhadap hukum karena melihat adanya kesan bahwa putusan pengadilan tidak memiliki arti ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tuturnya.

DPN LKPHI menyatakan akan terus mendorong penegakan supremasi hukum, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara.

Ismail menegaskan pengunduran diri secara terhormat merupakan pilihan yang menurut organisasinya patut dipertimbangkan demi menjaga marwah jabatan Wakil Presiden dan kehormatan institusi negara.

“Jabatan adalah amanah, bukan hak yang harus dipertahankan dengan segala cara. Jangan menunggu rakyat kehilangan kesabaran dan jangan menunggu situasi politik semakin memanas. Mengambil keputusan secara terhormat demi kepentingan bangsa dan negara adalah bentuk tanggung jawab seorang negarawan,” pungkasnya.