Mahasiswa LANTAM Sumut Geruduk KPK, Desak Usut Dugaan Gratifikasi PBG dan Jual Beli Proyek di Medan

Jakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lentera Advokasi Nusantara Transparan dan Masiv (LANTAM) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak KPK mengusut dugaan praktik gratifikasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta dugaan jual beli proyek fisik di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Perkimcikataru) Kota Medan.

Baca Juga

Webinar diskusi PP GPII bidang ketenagakerjaan, Ryano Panjaitan Waketum DPP KNPI “Pemerintah harus Fokus melakukan pelatihan vokasi masyarakat”

24 Agu 2021

Koordinator aksi, Pablo Saragih, mengatakan unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap tata kelola perizinan dan pelaksanaan proyek fisik di lingkungan dinas tersebut.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan pengusaha di Kota Medan bahwa pengurusan PBG di Dinas Perkimcikataru Kota Medan diduga tidak berjalan sesuai prosedur dan biaya resmi,” ujar Pablo dalam keterangannya.

Dia menduga terdapat praktik permintaan uang pelicin, uang percepatan, hingga gratifikasi agar dokumen PBG dapat segera diterbitkan. Sementara itu, pemohon yang tidak memberikan uang tambahan disebut mengalami kesulitan dalam proses pengurusan perizinan.

“Yang tidak membayar, berkasnya dipersulit, dipingpong, bahkan dibiarkan mangkrak berbulan-bulan. Ini adalah bentuk pungli yang dilegalkan lewat meja birokrasi,” katanya.

Pablo juga menyinggung bangunan di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun. Menurutnya, bangunan tersebut berdiri di atas objek tanah yang masih dalam sengketa dan telah terdaftar gugatannya di Pengadilan Negeri Medan.

Dia mempertanyakan bagaimana proses perizinan bangunan tersebut dapat berjalan ketika alas hak atas tanahnya masih diperdebatkan secara hukum.

“Apakah karena ada setoran?” ucap Pablo.

Selain persoalan PBG, LANTAM Sumut turut menyoroti dugaan praktik jual beli proyek fisik di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.

Pablo menduga sejumlah proyek pembangunan, rehabilitasi, dan penataan kawasan telah dikondisikan sebelum proses lelang berlangsung. Dia juga menyoroti dugaan adanya fee proyek, setoran kepada oknum, serta pengaturan pemenang lelang yang disebut hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Menurutnya, dugaan praktik tersebut berpotensi berdampak pada kualitas pembangunan, proyek yang mangkrak, hingga kerugian terhadap keuangan negara.

Dalam aksi tersebut, LANTAM Sumut menyampaikan empat tuntutan kepada KPK, yakni:

• Segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi dalam pengurusan PBG di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.

• Memeriksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan terkait dugaan jual beli proyek fisik dan aliran fee proyek.

• Memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan beserta jajaran yang diduga terlibat dalam proses perizinan dan pengadaan.

• Melakukan audit forensik terhadap seluruh penerbitan PBG periode 2024-2026 serta seluruh proyek fisik di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.

Pablo menegaskan pihaknya berharap KPK menindaklanjuti laporan dan tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi tersebut.

“Kami menegaskan, aksi ini adalah laporan masyarakat yang kami sampaikan secara resmi ke lembaga antirasuah, yaitu KPK. Jika KPK diam, maka kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tutupnya.