BETAWI NEXT GEN, Anak Muda Betawi Tak Ingin Cuma Jadi Simbol Budaya Jakarta
Jakarta – Generasi muda Betawi didorong mengambil peran lebih besar dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperjuangkan hak masyarakat Betawi di tengah perkembangan Jakarta. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam seminar BETAWI NEXT GEN: Menguatkan Identitas, Melindungi Warisan, Membangun Masa Depan yang digelar di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Seminar tersebut menghadirkan akademisi, tokoh kebudayaan, lembaga adat, serta organisasi kepemudaan untuk membahas masa depan masyarakat Betawi. Tidak hanya soal pelestarian tradisi, forum ini juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan keterlibatan masyarakat Betawi dalam menentukan arah pembangunan Jakarta.
Dekan FISIP USNI, Assoc. Prof. Fahlesa Munabari, M.A., M.Si., Ph.D., menyampaikan bahwa keberlanjutan budaya Betawi membutuhkan ruang yang memadai di tengah modernisasi ibu kota. Sementara itu, Ketua Program Studi Hukum USNI, Burhanudin Yusuf, S.H., M.H., menekankan bahwa hukum harus mampu menjawab persoalan sosial dan dinamika kebijakan publik yang berdampak terhadap masyarakat.
Dari unsur kelembagaan adat, Anggota Lembaga Adat Kebudayaan Betawi (LAKB) sekaligus Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Becky Mardani, yang hadir mewakili Ketua LAKB Dr. Ing. H. Fauzi Bowo, menyoroti pentingnya sinergi pemerintah dan masyarakat adat.
@redaksi.jakarta
Menurutnya, masyarakat Betawi harus tetap memiliki ruang dan pengaruh dalam perkembangan Jakarta. Dengan demikian, masyarakat Betawi tidak hanya menjadi simbol kebudayaan, tetapi juga terlibat dalam menentukan arah pembangunan ibu kota.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Kaum Betawi, H. Masykur Isnan, S.H., M.H., menegaskan bahwa regenerasi pemuda Betawi harus diikuti dengan keberanian mengambil peran melalui advokasi hukum.
Dia mengatakan terdapat dua persoalan hukum yang saat ini menjadi perhatian organisasinya. Pertama, perbaikan permohonan pengujian Pasal 31 ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Mahkamah Konstitusi (MK).
Masykur menilai ketentuan mengenai lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam pasal tersebut belum mengatur secara jelas mekanisme penentuan maupun pelibatan lembaga yang memenuhi kriteria. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan representasi.
“Pemuda Betawi menginginkan adanya pemaknaan konstitusional yang menjamin kriteria objektif, transparan, partisipatif, dan inklusif. Setiap lembaga adat dan kebudayaan Betawi yang memenuhi kriteria harus memiliki kesempatan yang sama untuk dilibatkan,” tegas Masykur.
Persoalan kedua berkaitan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2026 tentang pembentukan dan tata kelola lembaga adat Betawi. Regulasi tersebut rencananya akan diuji materiil di Mahkamah Agung (MA).
Masykur menyoroti sejumlah ketentuan dalam pergub tersebut yang dinilai melampaui kewenangan gubernur, khususnya terkait pengaturan status tunggal kelembagaan, penetapan ketua, hingga penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Menurutnya, pengaturan tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk UU Organisasi Kemasyarakatan, UU Pemerintahan Daerah, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015.
Dia menegaskan, langkah hukum tersebut dilakukan untuk mendorong tata kelola kelembagaan Betawi yang memiliki dasar hukum kuat dan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat.
“Perjuangan ini bukan semata-mata soal siapa yang mengelola lembaga adat. Lebih dari itu, bagaimana masyarakat Betawi memiliki hak untuk menentukan representasinya sendiri melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan partisipatif,” ujarnya.
Diskusi kemudian dilanjutkan dalam sesi panel yang dipandu Dosen Hukum USNI, Safira Widya Attidhira, S.H., B.Sc. (Hons.). Pembahasan diarahkan pada kondisi masyarakat Betawi saat ini, tantangan yang dihadapi, serta langkah yang diperlukan untuk mewujudkan masa depan kebudayaan Betawi.
Dalam diskusi tersebut, para peserta menekankan pentingnya kolaborasi antara tokoh masyarakat, lembaga adat, pemerintah, akademisi, dan generasi muda. Pelestarian budaya dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga membutuhkan perlindungan hukum dan keterlibatan masyarakat secara nyata.
Seminar yang diselenggarakan Program Studi Hukum dan FISIP USNI itu ditutup dengan penegasan bahwa masyarakat Betawi harus menjadi bagian aktif dalam pembangunan Jakarta. Identitas Betawi bukan sekadar warisan sejarah, melainkan kebudayaan yang perlu terus hidup, mendapat pengakuan, serta memiliki ruang untuk menentukan masa depannya.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar