
JAKARTA – Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP) Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Rabu (18/11/2026). Mereka mendesak Kapolri Jenderal Polisi Dr. (HC) Suyudi Ario Seto mengusut dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara.

Dalam aksi tersebut, GMPKP meminta Mabes Polri turun tangan menelusuri dugaan aktivitas peredaran narkotika yang disebut terjadi di sejumlah wilayah Labura. Mereka menilai informasi yang telah dihimpun dari investigasi internal dan sumber di lapangan perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Ketua Umum GMPKP Indonesia, Khaidir Rahman, mengatakan pemberantasan narkotika tidak cukup hanya menyasar pelaku yang berada di lapangan. Menurutnya, aparat juga perlu mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik jaringan peredaran tersebut.
“Kami meminta Kapolri memberikan perhatian serius terhadap dugaan peredaran narkotika di Labuhanbatu Utara. Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada pelaku di lapangan, sementara jaringan pemasok, distributor, dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat tidak tersentuh,” kata Khaidir dalam pernyataan sikapnya.
@redaksi.jakarta
Berdasarkan dokumen yang disampaikan dalam aksi tersebut, GMPKP mengidentifikasi dua kelompok yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika di Labura.
Kelompok pertama dikaitkan dengan Hadi Qurniawan Simangunsong alias Wawan. Dalam dokumen itu, Wawan disebut-sebut sebagai sosok yang diduga memimpin jaringan peredaran narkotika. GMPKP juga mengklaim nama tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Badan Narkotika Nasional (BNN).
Namun, informasi mengenai status DPO tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada BNN maupun aparat berwenang.
GMPKP turut menyampaikan sejumlah nama lain yang menurut mereka perlu ditelusuri keterkaitannya dengan kelompok tersebut. Nama-nama itu disebut berada di sejumlah wilayah, seperti Suka Rame, Aek Kanopan, Pinggir Jati, Londut, dan Kecamatan Kualuh Selatan.
Sementara kelompok kedua dikaitkan dengan Muhammad Ridwan Khan alias Redo. Dalam dokumen pernyataan sikapnya, GMPKP menduga kelompok tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Pulo Jantan, sekitar Pabrik Marbo Jaya.
Nama Indra alias INKA yang disebut berada di wilayah Suka Rame, Kota Batu, serta Rijal alias Tonjit juga turut dicantumkan untuk ditelusuri lebih lanjut.
GMPKP menegaskan seluruh nama tersebut merupakan informasi yang mereka sampaikan kepada aparat untuk dilakukan verifikasi. Dugaan keterlibatan masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum ada hasil penyelidikan.
Desak Bareskrim dan Propam Turun Tangan
Koordinator Aksi GMPKP Indonesia, Anang R., mengatakan pihaknya meminta Mabes Polri melakukan supervisi terhadap penanganan dugaan jaringan peredaran narkotika di Labura.
“Kami mendesak Mabes Polri dan Bareskrim melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Mulai dari menelusuri struktur kelompok, sumber pasokan, jalur distribusi, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat. Jika ditemukan bukti yang cukup, jaringan tersebut harus diungkap sampai ke akar-akarnya,” ujar Anang.
Selain meminta Bareskrim berkoordinasi dengan BNN, GMPKP juga mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menindaklanjuti apabila terdapat laporan dan bukti mengenai dugaan keterlibatan oknum kepolisian.
Menurut mereka, dugaan pembiaran, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidakprofesionalan aparat dalam penanganan kasus narkotika juga perlu diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
Khaidir menambahkan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus dorongan agar aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap persoalan peredaran narkotika di Labuhanbatu Utara.
“Kami ingin persoalan ini ditangani secara serius, profesional, dan transparan. Semua informasi yang kami sampaikan harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. Jika memang ditemukan tindak pidana, kami meminta para pihak yang terbukti terlibat diproses tanpa pandang bulu,” tegasnya.
GMPKP berharap Kapolri segera menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti laporan dan informasi tersebut. Mereka juga meminta proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar dugaan peredaran narkotika di Labuhanbatu Utara dapat diungkap berdasarkan fakta hukum.
Tidak ada komentar