Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara (AMPUN) Desak KPK tangkap dan adili Ketua DPRD Kota Bontang

Jakarta, Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara (AMPUN) yang tergabung dari beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa Se Jabodetabek, BEM Universitas Mikar ( UMIKA ), BEM Universitas Islam 45 Bekasi ( UNISMA ), BEM STIE Tribuana Bekasi, BEM Universitas Esa Unggul, BEM Universitas Islam Jakarta, BEM GUNADARMA Kalimalang, BEM STIAMI, BEM Bina Tunggal.

Pada hari Jum’at 29 November 2019 Ampun melakukan Konfrensi Pers di ruangan BEM Universitas Esa Unggul Kebun Jeruk.
Dalam Konfrensi Pers, AMPUN menyikapi kasus korupsi di Kalimantan Timur terkhususnya di Kota Bontang. Kordinator AMPUN memaparkan beberapa kasus korupsi yang terjadi di kota bontang yang melibatkan Walikota Bontang dan Ketua DPRD Kota Bontang.

” 1. Perubahan Sepihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2019.
Adanya Perubahan anggaran sepihak dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang atas hasil rapat paripurna terkait perubahan APBD.

1. Dugaan Keterlibatan Ketua DPRD dan Wali Kota Bontang dalam kasus Korupsi PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT Tipe D di Kota Bontang.
2. Dugaan Keterlibatan Ketua DPRD Kota Bontang dalam kasus korupsi Proyek Pembangunan Jalan di Kota Bontang
   Ini terkait keterlibatan Ketua DPRD dalam proyek pembangunan jalan oleh anak perusahaan PT.HTT milik Hartoyo yang hati ini Hartoyo pun sudah di tangkap KPK akibat OTT.
3. PEMBOROSAN ANGGARAN / UANG NEGARA akibat pelaksanaan program yang tidak sesuai kesepakatan dalam Rapat Paripurna.
4. Dugaan Keterlibatan Ketua DPRD Kota Bontang dalam kasus korupsi Proyek Pembangunan PASAR Rawajati dan pasar LOKTUAN di Kota Bontang” Paparan Rusman Kordinator AMPUN saat konfrensi pers.

dalam konfrensi pers tersebut kordinator ampun juga meminta dan mendesak kpk untuk tangkap semua pelaku yang terlibat dalam kasus perubahan sepihak pagu anggaran yang sudah ditetapkan DPRD kota bontang dalam rapat paripurna, kasus korupsi pembangunan rumah sakit type d, kasus pembangunan pasar dan peroyek pembangunan jalan di kota bontang.

” Kami Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara (AMPUN) meminta dan mendesak KPK

1. Tangkap dan periksa Walikota Bontang yang diduga melakukan perubahan sepihak terhadap Perubahan APBD Kota Bontang tahun anggaran 2019.
2. Periksa dan tangkap Ketua DPRD kota Bontang atas Dugaan Kuat Keterlibatan Proyek Rumah sakit Tipe D, Proyek Pasar LOKTUAN, pasar Rawajati.
3. Mendesak Kejaksaan Agung Untuk menyelidiki Kerugian Negara Akibat Pembangunan Rumah Sakit Tipe D yang belum memenuhi persyaratan dan ijin pendirian , izin operasional dan peningkatan kelas Rumah sakit Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4. Tangkap para Koruptor di Kota Bontang yang merugikan Negara. Dalam hal ini adalah, makelar tanah, panitia lelang, kontraktor, dan kepala dinas dalam proyek Pembangunan Rumah sakit dan Pasar di kota Bontang.
5. Usut tuntas Penggunaan anggaran daerah yang merugikan Negara terkait pelaksanaan kegiatan diluar kesepakatan rapat Paripurna DPRD Kota bontang.” Ungkap Rusman

Ditengah berlangsungnya konfrensi pers, kordinator AMPUN memperlihatkan beberapa alat bukti kasus korupsi yang terjadi di kota bontang dalam bentuk dokumen di depan media.
Setelah membacakan pres reles, Rusman selaku kordinator menyampaikan pesan didepan media.

” Ketika KPK tidak menyikapi tuntutan dari AMPUN, maka kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara akan turun ke jalan melaksanakan Aksi Demonstrasi di depan gedung KPK dan di Depan Gedung Kementrian Dalam Negri untuk menyampaikan aspirasi kami terkait kasus korupsi yang terjadi di Kota Bontang.” tutur Rusman.