Beberapa Menteri Bermasalah, Aliansi Kader PMII Jabar Desak Presiden Jokowi Resffhule Kabinet

Redaksi Jakarta
17 Nov 2021 10:24
2 menit membaca

Jakarta – Puluhan Kader PMII yang tergabung dalam Aliansi Kader PMII Jawa Barat menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Depan Gerbang Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Rabu, 17/11/2021.

banner 970x250

Pengunjuk rasa meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dan mencopot menteri-menteri serta beberapa pembantu presiden yang berkinerja rendah, memanfaatkan jabatan untuk mempertahankan kekayaan dan pendapatan, serta pejabat yang menggunakan jembatannya untuk pencitraan politik dan mobilisasi pendukung menjelang pemilu 2024.

“Kami meminta Bapak Presiden untuk mengevaluasi menteri-menteri yang tidak mampu bekerja maksimal, masih banyak SDM kita untuk membantu pak Jokowi ini. Apalagi mereka yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis dan mobilisasi kekuatan politik.” pungkas Junen, Koordinator Aksi.

Junen juga menegaskan agar dalam waktu dekat presiden mencopot menteri-menteri tersebut bermasalah tersebut. Beberapa diantaranya adalah Menteri BUMN Erick Tohir yang terlalu banyak pencitraan tapi disisi lain BUMN-BUMN pada bangkrut. Selain itu, ada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM dan Menteri KLHK.

Embed TikTok Profile
@redaksi.jakarta

Kader PMII Jawa Barat ini juga mengevaluasi Kelembagaan POLRI yang selama ini selalu bermasalah. Sudah menjadi pengetahuan umum banyak anggota POLRI yang bermasalah, baik di internal ataupun di tengah masyarakat. Namun kata junen, tidak ada perbaikan-perbaikan yang signifikan.

“Sudah terlalu banyak kekerasan dan masalah yang dilakukan oknum-oknum Polri. Artinya tidak hanya cukup dengan merotasi jabatan-jabatan, tapi juga melakukan evaluasi menyeluruh. Sejak rekrutment, pembinaan, sampai penugasan” tegas junen.

Junen juga meminta Kapolri untuk menyelidiki oknum-oknum Kepolisian yang berelasi dengan cukong-cukong pebisnis, baik di pusat ataupun daerah.

Dalam aksi tersebut, masa aksi juga menyerukan dan mendekas presiden Jokowi untuk menolak rencana pengisian PLT jabatan kepada daerah mendatang oleh Anggota Kepolisian.(red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇

xbanner 970x250

banner 970x250