BEM FISIP UBK: Pembagian Sembako oleh Polri Tidak Efisien, Presiden Prabowo Harus Evaluasi Anggaran!
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno (FISIP UBK).REDAKSI JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno (FISIP UBK), Rahman, menyoroti pembagian sembako oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dinilai menyalahi konsep efisiensi yang telah ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Rahman, kebijakan ini tidak sejalan dengan arahan presiden untuk memastikan anggaran negara digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
“Pembagian sembako oleh Polri bukanlah tugas utama institusi kepolisian. Ini justru berpotensi mengganggu efisiensi penggunaan anggaran yang seharusnya difokuskan pada penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya. (10/03).
BEM FISIP UBK mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi terhadap anggaran di tubuh Polri, guna memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan yang lebih prioritas.
@redaksi.jakarta
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali alokasi anggaran Polri dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip efisiensi dan efektivitas,” ujar Rahman.
Lebih lanjut, BEM FISIP UBK menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan ranah kementerian atau lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan tugas utama kepolisian. Oleh karena itu, anggaran Polri sebaiknya lebih diarahkan pada peningkatan profesionalisme kepolisian dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
“Kami siap mengawal kebijakan ini agar penggunaan anggaran negara benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada pemborosan yang tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih efisien dan efektif,” tutup Rahman. (*)
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar