BUPATI KLU H. NAJMUL AKHYAR, Mahasiswa dan Pemuda Sasak Bakar Ban depan Kejaksaan Agung

JAKARTA || Aksi Jilid II (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak – Jakarta) Kembali di gelar di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (16/12) di Jakarta.

“Korupsi sebagai musuh terbesar yang nyata di bangsa ini masih terus terjadi sampai
saat ini, bukan hanya di kota besar tetapi juga terjadi di daerah-daerah. Salah satunya terjadi di pulau Lombok tepatnya di Lombok Utara yang pada hal ini terindikasi melibatakan Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Najmul Akhyar ” Kata Syahrul Korlap AMPES saat di konfirmasi melalui telp kepada Media di jakarta.

Syahrul menilai, Sejumlah kasus korupsi yang terindikasi melibatkan Bupati KLU tersebut sampai hari ini belum juga dituntaskan/diusut tuntas oleh penegak hukum, Kejati NTB dan Polda NTB.

Lanjut Syahrul, “Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (AMPES) Jakarta atas dasar kesadaran dan kecintaan kepada daerah kami bersama dengan semeton-semeton di Jakarta meminta kepada Kejaksaan Agung RI dan Mabes POLRI untuk mendesak instansi yang berada dibawah naungannya untuk segera mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi yang melibatkan BUPATI KLU H. NAJMUL AKHYAR tersebut”, saat orasi tadi siang.

Syahrul menambahkan, Adapun tuntutan aksi sebagai berikut:

Pertama, Mendesak MABES POLRI dan Kejagung RI untuk mengusut tuntas
kasus korupsi rehabilitasi/pemulihan jalan dan jembatan senilai Rp. 21,3M.

Kedua, Mendesak MABES POLRI dan Kejagung RI untuk segera memanggil dan
memeriksa Najmul Akhyar (Bupati KLU) atas dugaan keterlibatannya dalam berbagai kasus di KLU, seperti Kasus Proyek Jamban senilai Rp. 855 JT, dll.

Ketiga, Mendesak MABES POLRI dan Kejagung RI untuk mengusut tuntas
sumbagan dana bantuan korban gempa Kab. Lombok Utara dan Kasus Jaminan Hidup (JADUP) di Lombok Utara.

Keempat, Meminta kepada Kejagung RI dan Mabes Polri untuk segera mengintruksikan kepada jajaran dibawahnya memeriksa dan mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi yang terindikasi melibatkan BUPATI KLU
Najmul Akhyar.

Kelima, Usut tuntas kasus proyek Dermaga Gili Air yang merugikan negara 1,2 M.
Keenam, Meminta kepada Kejagung RI dan Mabes Polri untuk serius dalam mengawal sejumlah kasus korupsi ini.

“Aksi AMPES akan berlanjut JILID III dikantor DPP Partai Politik, waktu dan tempat akan di konfirmasi ulang bila tuntutan tidak di penuhi” Tutup Syahrul dalam pernyataan pers. (FO4)