DPN LKPHI : Jakarta Kian Kompleks, Kapolda Diusulkan Berpangkat Komjen

REDAKSI JAKARTA – Kompleksitas persoalan keamanan di ibu kota dinilai semakin meningkat seiring berkembangnya ancaman multidimensi, mulai dari kejahatan jalanan hingga kejahatan siber.

Kondisi ini memunculkan wacana perlunya penyesuaian struktur kepemimpinan di tubuh Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Baca Juga

Dari Lawyer ke Aktivis Sosial: Kiprah Muhammad Burhanuddin Dinilai Kian Moncer Secara Nasional

29 Okt 2025

Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Jakarta Kian Kompleks, Kapolda Diusulkan Berpangkat Komjen Hukum Indonesia (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy, mengusulkan agar jabatan Kapolda Metro Jaya ke depan diisi oleh perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol).

Sorotan tersebut juga mengarah pada kepemimpinan Asep Edi Suheri yang saat ini menjabat Kapolda Metro Jaya.

Menurut Ismail, tanpa mengurangi apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan, beban tugas yang diemban dinilai sudah melampaui proporsi jika dibandingkan dengan struktur kepangkatan yang ada.

Baca Juga

DPN LKPHI Soroti Polemik Audit Anggaran Polri, Singgung Potensi Konflik Antar Lembaga

11 Mei 2026

“Jakarta bukan sekadar ibu kota administratif, tetapi pusat gravitasi politik, ekonomi, dan sosial nasional. Gangguan kecil saja bisa berdampak luas secara nasional,” ujar Ismail dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3/2026).

Kompleksitas Ancaman Meningkat

DPN LKPHI menilai, dinamika keamanan di Jakarta kini semakin kompleks dan saling terhubung.

Kejahatan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan membentuk jaringan lintas sektor, mulai dari peredaran narkotika internasional, penipuan digital berbasis teknologi tinggi, hingga mobilisasi massa akibat disinformasi di ruang siber.

Kondisi ini menuntut pola kepemimpinan yang tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga strategis dan lintas sektoral.

Koordinasi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, hingga lembaga intelijen menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Pangkat bukan sekadar simbol, tetapi menentukan bobot pengambilan keputusan dan efektivitas koordinasi. Dalam konteks Jakarta, ini menjadi krusial,” tegas Ismail.

Evaluasi Kepemimpinan Kapolda

Dalam evaluasinya, DPN LKPHI menilai kepemimpinan Asep Edi Suheri mampu menjaga stabilitas relatif di tengah tekanan tinggi.

Sejumlah operasi penegakan hukum disebut berjalan efektif dan mampu meredam potensi gangguan besar.

Namun demikian, kritik juga muncul terkait perlunya pendekatan yang lebih progresif dan prediktif.

DPN LKPHI menilai, strategi yang diterapkan masih cenderung reaktif dan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perubahan pola kejahatan yang semakin adaptif.

“Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya responsif, tetapi juga prediktif. Ini bukan semata soal individu, melainkan sistem dan level otoritas,” tambah Ismail.

Ia juga menilai bahwa Asep Edi Suheri layak dipertimbangkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol, sekaligus tetap memimpin Polda Metro Jaya.

Dimensi Institusional dan Reformasi

Wacana peningkatan pangkat Kapolda Metro Jaya dinilai tidak terlepas dari kebutuhan reformasi institusional di tubuh Polri.

Selama ini, jabatan Kapolda Metro Jaya umumnya diisi oleh perwira berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen).

Namun, dengan meningkatnya kompleksitas Jakarta sebagai kota megapolitan global, DPN LKPHI mendorong adanya penyesuaian struktur organisasi agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

Menurut Ismail Marasabessy, jika Kapolda Metro Jaya dijabat oleh perwira berpangkat Komjen, maka posisi tersebut akan memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam forum koordinasi nasional, termasuk dalam pengambilan kebijakan lintas sektor.

“Ini soal positioning. Jakarta adalah etalase Indonesia. Jika ingin setara dengan kota-kota global, maka struktur organisasinya juga harus naik kelas,” ujarnya.

Menunggu Respons Mabes Polri

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Mabes Polri terkait usulan tersebut.

Meski demikian, wacana ini terus berkembang seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu keamanan di ibu kota.

DPN LKPHI menegaskan, usulan tersebut merupakan bentuk dorongan konstruktif agar Polri semakin adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, mereka juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi di wilayah strategis lainnya di Indonesia.