Foto: Fauzan Ohorella Ketua Umum Almulk Indonesia. (Dok/pribadi)REDAKSI JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Aliansi Masiswa Muslim Maluku (DPP Al-Mulk) turut menyikapi usulan yang di wacanakan oleh politisi PDIP, Deddy Yevri Sitorus yang mengusulkan agar Polri kembali dibawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (28/11).

Fauzan Ohorella, Ketua Umum Al-Mulk menilai bahwa pernyataan tersebut sangat bermuatan provokatif. Menurutnya, usulan itu bukan hanya menyakiti perasaan para bhayangkara, tetapi juga mengkhianati semangat para pejuang reformasi.
“Saya orang yang ngefans dengan literatur Bung Deddy Sitorus, tapi dalam pernyataan ini, kami tidak sepakat. Karena usulan ini sangat tendensi pada provokasi antar lembaga.” Ujar Fauzan Ohorella (03/12/2024)
Diketahui usulan pengembalian Polri dibawah TNI atau Kemendegari oleh Deddy Sitorus, politisi PDIP itu, disampaikan saat mengumumkan hasil Pilkada Serentak 2024. Yang mana PDIP mengalami kekalahan di sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Banten dan Jakarta.
@redaksi.jakarta
“Kami sedang mengkaji kemungkinan mendorong agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali berada di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy.
Fauzan kembali mengungkapkan. Bahwa politisi seharusnya memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Pasalnya, pemisahan Polri dari TNI ini di inisiasikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Presiden RI Ke-5 dan merupakan Ketua Umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
“Maka itu, kami berkesimpulan agar Bung Deddy di evaluasi atau di pecat dari PDIP. Padahal beliau aktor dari perjuangan reformasi dan juga bagian dari partai yang memisahkan polri lepas dari TNI.”
Sebagai penutup, Fauzan mengajak agar kita tidak lupa pada sejarah. Menurutnya, rekam jejak digital itu abadi dan melekat pada setiap elit politik di negara ini.
“Ada pribahasanya tuh, gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang lautan nampak.”
Tidak ada komentar