DPP GPM: MBG Diduga Anak Sekolah Keracunan, Kritik Publik Malah Disorot? Logikanya di Mana?

REDAKSIJAKARTA.COM | JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) menyoroti pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak dipengaruhi persoalan ideologis dan politik.

GPM menilai, dugaan gangguan kesehatan yang dialami anak-anak dalam pelaksanaan program tersebut perlu menjadi perhatian utama, bukan justru mengalihkan sorotan kepada wartawan, guru, orang tua siswa, maupun masyarakat yang menyampaikan kritik.

Baca Juga

PB IKAMI Sulsel Yakin Mentan Andi Amran Sulaiman Bisa Majukan Pertanian Indonesia

26 Okt 2023

Ketua DPP GPM Bidang Politik dan Keamanan, Samuel Tampubolon, mengatakan kritik publik merupakan bagian dari kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintah, keterangan persnya Rabu 16/09/2026 di Jakarta.

Menurutnya, setiap laporan dugaan keracunan makanan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, investigasi, dan transparansi untuk mengetahui penyebab kejadian serta mencegah kasus serupa terulang.

“Kalau anak diduga keracunan, jangan yang dicari siapa yang berteriak. Cari tahu kenapa anak itu bisa sakit. Periksa makanannya, dapurnya, bahan bakunya, distribusinya, standar keamanannya dan pengawasannya. Jangan sampai alarmnya dimatikan hanya karena suaranya dianggap mengganggu. Logikanya di mana?” ujar Samuel.

Baca Juga

Milad ke-97, Pemuda Muslimin Indonesia Tegaskan Penguatan Peran Pemuda di Era Digital

25 Nov 2025

GPM turut menyoroti kasus di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terkait Febi Yona Purba, siswi SMK yang dilaporkan belum pulih hampir sebulan setelah kejadian yang diduga berkaitan dengan MBG.

Keluarga menyebut Febi mengalami kejang, kesulitan berbicara, hingga gangguan ingatan. GPM menilai kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan medis dan investigasi yang transparan untuk memastikan penyebab serta hubungan kejadian dengan makanan yang dikonsumsi.

Samuel menegaskan, persoalan keamanan pangan dalam program MBG harus ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga mekanisme pengawasan.

Ia menilai wartawan, guru, dan orang tua yang menyampaikan laporan atau pertanyaan bukanlah penyebab anak mengalami gangguan kesehatan.

“Wartawan bukan penyebab anak sakit. Guru bukan penyebab anak sakit. Orang tua yang bertanya juga bukan penyebab anak sakit. Mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, alami atau pertanyakan. Jangan salahkan orang yang menyalakan lampu ketika yang seharusnya diperiksa adalah sumber kegelapannya,” tegas Samuel.

Atas persoalan tersebut, DPP GPM mendesak moratorium pelaksanaan MBG di titik-titik yang ditemukan memiliki persoalan keamanan pangan sampai pemeriksaan dan pembenahan dilakukan secara memadai.

GPM juga meminta perombakan tata kelola program apabila hasil investigasi menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengadaan, pengolahan, distribusi, maupun pengawasan.

Selain itu, GPM mendesak audit menyeluruh dan terbuka terhadap penggunaan anggaran serta hasil program, termasuk penelusuran rantai pengambilan keputusan dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.

GPM menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari besarnya cakupan program maupun penyerapan anggaran, tetapi juga harus dilihat dari kualitas makanan, pemenuhan standar keamanan pangan, dan perlindungan terhadap penerima manfaat.

Samuel menegaskan, setiap dugaan gangguan kesehatan harus dijawab melalui investigasi yang independen, audit transparan, serta evaluasi menyeluruh.

Jika ditemukan kelemahan sistemik, pembenahan harus menyentuh tata kelola program, bukan hanya pelaksana di lapangan. (Red)