PLTN Masuk Peta Strategis Energi Nasional, Industri Nuklir Dinilai Siap Didorong Menuju 2032

REDAKSIJAKARTA.COM – Rencana pemerintah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2032 dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi rendah emisi.

Pengembangan industri nuklir disebut tidak lagi sebatas wacana, tetapi mulai diarahkan sebagai bagian penting dari bauran energi Indonesia di masa depan.

Dalam diskusi yang digelar di Universitas Paramadina, Rabu (8/7/2026), Founder Indonesia Muda, Nasarullah Hamid, mengatakan kebutuhan terhadap sumber energi yang stabil semakin mendesak di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pembangkit berbasis energi fosil.

Menurutnya, pengembangan PLTN menjadi salah satu solusi untuk menjaga keamanan pasokan listrik nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emission 2060.

Ia mengungkapkan Indonesia memiliki potensi bahan baku nuklir yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), cadangan uranium diperkirakan mencapai sekitar 90 ribu ton, sedangkan torium sekitar 140 ribu ton yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Baca Juga

Kemkominfo Terima Ribuan Aduan Rekening Bank Judi ‘Online’

20 Jul 2023

Menurut Nasarullah, ketersediaan sumber daya tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk membangun ekosistem industri nuklir secara bertahap.

Teknologi Small Modular Reactor (SMR) dipandang sebagai pilihan yang lebih fleksibel karena memiliki kapasitas lebih kecil, sistem keselamatan yang lebih modern, serta dapat dibangun di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional.

Ia juga menyebut sejumlah negara, di antaranya Rusia, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi pada pengembangan sektor nuklir Indonesia.

Kehadiran investasi asing dinilai tidak hanya memperkuat pembiayaan proyek, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan standar keselamatan melalui kerja sama internasional.

Sementara itu, Ketua KNPI Muhammad Natsir mengingatkan bahwa keberhasilan transisi energi tetap bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah dan kemampuan mengelola sumber daya nasional secara efektif.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi baru harus diiringi tata kelola yang mampu menjamin keberlanjutan pasokan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha.

Ia menilai pengalaman pada sektor energi konvensional menjadi pelajaran penting agar kebijakan transisi tidak menimbulkan gangguan terhadap pasokan listrik yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam forum tersebut, peserta diskusi turut mendorong percepatan pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) sebagai lembaga yang mengoordinasikan program nuklir nasional.

Selain itu, penguatan peran Bapeten sebagai regulator pengawas keselamatan nuklir dinilai penting, disertai penyusunan regulasi mengenai pertambangan uranium serta pembangunan rantai pasok industri nuklir di dalam negeri.

Selain mendukung ketahanan energi, pengembangan PLTN juga diproyeksikan memberikan manfaat bagi agenda pengurangan emisi karbon nasional.

Produksi listrik berbasis nuklir dinilai mampu membantu Indonesia meningkatkan bauran energi bersih sekaligus membuka peluang pengembangan skema kredit karbon pada masa mendatang.