Forum Soliditas Pekerja Jakarta Luncurkan Kerangka Berpikir Baru: Dari Politik Jalanan Menuju Politik Kebijakan

REDAKSIJAKARTA.COM, 31 Juli 2026 – Sejumlah pimpinan serikat pekerja lintas sektor yang tergabung dalam Forum Soliditas Pekerja Jakarta (FSPJ) meluncurkan kerangka berpikir baru sebagai arah perjuangan organisasi pekerja di Ibu Kota.

Pendekatan tersebut menitikberatkan pada penguatan riset, dialog sosial, dan penyusunan kebijakan publik yang dinilai lebih efektif dalam menjawab tantangan dunia kerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

Forum yang menghimpun serikat pekerja dari berbagai sektor, mulai dari BUMD Jakarta, BUMN di bidang pelabuhan dan perkeretaapian, perusahaan swasta nasional hingga sektor ekonomi digital itu disebut mewakili sekitar 25.000 pekerja formal.

FSPJ dibentuk sebagai wadah kolaborasi lintas organisasi pekerja untuk memperkuat solidaritas sekaligus menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembahasan berbagai kebijakan ketenagakerjaan, termasuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan hubungan industrial.

Ketua Umum Sekawan Bank Jakarta, Reksa, mengatakan tantangan ketenagakerjaan di Jakarta terus berkembang sehingga dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antarsektor.

Menurutnya, serikat pekerja harus mampu menghadirkan solusi dan menjadi mitra diskusi yang konstruktif bagi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Presiden FSP Panasonic Gobel, Djoko Wahyudi, menilai penguatan dialog sosial perlu menjadi prioritas. Ia menegaskan organisasi pekerja harus terus meningkatkan kapasitas pengurus agar mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan hubungan industrial melalui pendekatan yang adaptif, intelektual, dan mengedepankan jalan tengah.

Sementara itu, Ketua Umum FSP Pelabuhan & Strategis Nasional, Farudi, menegaskan bahwa sinergi antarserikat pekerja merupakan fondasi utama dalam memperjuangkan kepentingan pekerja di berbagai sektor.

Selain memperkuat perlindungan terhadap pekerja, menurutnya seluruh elemen serikat juga memiliki tanggung jawab menjaga kondusivitas hubungan industrial dan produktivitas, sehingga setiap tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas perlu diantisipasi dan dimitigasi bersama.

Ketua Umum SP KAIS, Adi, menilai transformasi industri harus diiringi dengan optimalisasi kelembagaan hubungan industrial.

Ia mendorong agar serikat pekerja dilibatkan secara bermakna dalam proses pembahasan maupun implementasi kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah maupun nasional.

Di sisi lain, Ketua Umum SP KAPM, Luthfi, mengajak organisasi pekerja untuk memperkuat tradisi kajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data.

Menurutnya, aspirasi pekerja akan lebih mudah diterima apabila didukung argumentasi yang objektif, terukur, dan relevan dengan dinamika ekonomi serta dunia kerja saat ini.

Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesia Raya (SPIR), Masykur Isnan, menambahkan bahwa perlindungan terhadap pekerja muda, baik di sektor formal maupun informal, harus menjadi perhatian dalam penyusunan Perda Ketenagakerjaan Jakarta.

Ia menilai regulasi tersebut perlu dirancang secara progresif agar mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi digital sekaligus memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh pekerja.

FSPJ menjelaskan bahwa kerangka berpikir yang diperkenalkan dibangun di atas lima pilar utama, yakni organisasi yang kuat, riset dan data, kolaborasi, politik kebijakan, serta kepemimpinan moral.

Lima pilar tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya gerakan pekerja yang modern, independen, serta memiliki pengaruh dalam proses perumusan kebijakan publik.

Melalui inisiatif tersebut, Forum Soliditas Pekerja Jakarta menegaskan komitmennya menjadi ruang konsolidasi lintas sektoral sekaligus pusat gagasan bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan.

Forum juga menyatakan siap mendukung upaya menjaga iklim ketenagakerjaan dan ekonomi Jakarta yang kondusif sebagai bagian dari kontribusi terhadap program pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional.