
RJ[Batam] – Kisruh proyek Eco City Rempang terus bergulir. Kali ini, Gerakan Pemuda Al-Washliyah Kepulauan Riau (PW GPA Kepri) mengambil langkah hukum dengan berencana melaporkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Kejaksaan Agung RI.

Mereka menilai Airlangga sebagai sosok yang bertanggung jawab atas konflik yang merugikan masyarakat adat di Pulau Rempang, Galang, Kepulauan Riau.
Ketua PW GPA Kepri, Tarmizi, S.Sos, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan laporan resmi.
“Ya, kami akan segera ke Jakarta untuk melaporkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke Kejaksaan Agung RI, karena kami menilai beliau sebagai dalang di balik kisruh kasus Eco City Rempang,” tegas Tarmizi dalam keterangannya, Selasa (4/1/2025).
@redaksi.jakarta
Perlawanan Melalui Aksi Simbolik
Sebagai bentuk protes, PW GPA Kepri telah memasang spanduk penolakan di berbagai titik di kawasan Eco City Rempang. Aksi ini dilakukan sebagai simbol perlawanan terhadap proyek yang mereka nilai mengancam keberlangsungan budaya dan kehidupan sosial masyarakat adat.
“Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) telah merusak kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat Rempang, Galang. Kami meminta Menko Perekonomian untuk bertanggung jawab atas situasi ini,” lanjutnya.
Dugaan Benturan Antara Proyek dan Hak Masyarakat
Proyek Rempang Eco City, yang diinisiasi pemerintah sebagai bagian dari investasi strategis, telah menuai protes luas.
Ribuan warga menolak direlokasi dari tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad. Penolakan tersebut bahkan berujung pada ketegangan antara aparat dan warga.
PW GPA Kepri memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga hak masyarakat adat benar-benar diperhatikan. Mereka juga berharap Presiden Prabowo Subianto—yang dikenal pro-rakyat—dapat meninjau ulang proyek ini.
“Kami yakin Presiden Prabowo yang terkenal sangat berpihak kepada rakyat kecil akan meninjau ulang proyek ini jika hak-hak masyarakat terabaikan. Jika perlu, kami siap mendukung langkah Presiden untuk membatalkan proyek ini demi keadilan,” pungkas Tarmizi.
Arah Kebijakan di Bawah Pemerintahan Baru
Dengan bergantinya kepemimpinan nasional, muncul pertanyaan besar: Apakah Presiden Prabowo akan mengevaluasi proyek Eco City Rempang?Atau justru melanjutkan proyek ini dengan pendekatan berbeda?
Keputusan pemerintah dalam waktu dekat akan menjadi penentu apakah konflik di Rempang dapat diredam atau semakin memanas.
Sampai berita ini diturunkan, pihak redaksi masih dalam proses menghubungi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait laporan dan tuntutan dari PW GPA Kepri. (Red)
Tidak ada komentar