Isu “Patungan MBG” Kembali Diangkat, KAMSRI: Itu Pernyataan Lama, Jangan Dipelintir

REDAKSI JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) merespons kembali mencuatnya pemberitaan terkait pernyataan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP KAMSRI, Maulana Taslam, menilai pernyataan tersebut merupakan pernyataan lama yang kembali diangkat tanpa penjelasan konteks secara utuh, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah publik.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/02/2026), Maulana menyebut bahwa pernyataan itu disampaikan dalam semangat gotong royong dan partisipasi sosial.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap program MBG.

Menurut Maulana, MBG merupakan program strategis nasional yang secara konstitusional tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, baik dalam aspek pembiayaan maupun pelaksanaan.

Baca Juga

Kepuasan Masyarakat Terhadap Polri Kembali Menguat, LSPI : Kapolri Listyo Sigit Konsisten Benahi Polri

28 Mar 2023

Wacana partisipasi masyarakat, lanjutnya, harus dipahami sebagai dukungan tambahan yang bersifat sukarela.

Ia juga memandang bahwa sikap Ketua DPD RI tersebut merupakan bagian dari komitmen kelembagaan dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Maulana menegaskan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki fungsi representasi daerah dan pengawasan dalam sistem ketatanegaraan.

Karena itu, dukungan terhadap program prioritas nasional dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional lembaga negara untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan berpihak kepada masyarakat.

Ia mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak mengaburkan tujuan utama MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.

Menurutnya, ruang diskusi publik seharusnya lebih difokuskan pada tata kelola, transparansi anggaran, serta efektivitas implementasi program.

Kritik dinilai sah dalam sistem demokrasi, sepanjang disampaikan secara proporsional dan konstruktif.

Sebagai organisasi kepemudaan di Sumatera Bagian Selatan, DPP KAMSRI mendorong seluruh elemen bangsa menjaga kualitas diskursus publik agar tetap sehat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kita semua memiliki tanggung jawab moral memastikan program yang menyentuh masa depan anak bangsa berjalan optimal. Narasi yang tidak utuh berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional,” ujar Maulana. (Red)