JAM-PEN Mendesak Bareskrim Polri Periksa Bagas Adhadirgha Terkait Pengelolaan Aset Pramuka di Cibubur

Redaksi Jakarta – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Aset Negara (JAMPEN) melakukan aksi unjuk rasa didepan Mabes Polri.

Ahmad, Perwakilan Jaringan Masyarakat Peduli Aset Negara (JAMPEN), menyampaikan bahwa Bareskrim Mabes Polri harus memeriksa Direktur Utama PT. Asia Aero Technology yaitu Bagas Adhadirgha karena diduga tidak adanya transparansi dalam pembagian keuntungan buat negara dan bisa saja hanya menguntungkan pihak AAT semata.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa aset negara masih menjadi masalah dalam pengelolaannya. Dari tahun ke tahun banyak temuan aset negara yang rusak dan tidak dikenali bahkan berpindah tangan, padahal tidak dikelolanya aset negara dengan tidak baik sehingga dapat merugikan negara”, ujar Ahmad dalam orasinya.

Pengertian aset negara dalam UU No.1 tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN ). Pengelolaan aset atau barang milik negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Hal diatas tersebut menjadi acuan kami dalam temuan terkait pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian Bandar Udara Khusus Wiladatika di Bumi Buperta Pramuka Cibubur Oleh PT. Asia Aero Tecknology (PT. AAT). Aktivitas usahanya sejak 2007 dan terindikasi dapat merugikan negara dalam kegiatan usahanya di Bumi Buperta Cibubur.

Orang tua dari Bagas Adhadirgha adalah Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Herryanto, Jenderal BIntang Tiga TNI AU ini pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan periode 2010-2013 dan Wakil Ketua Kwarnas Pramuka Bidang Penanggulangan Bencana atau Pramuka Peduli periode 2008-2013. Bagas adalah generasi pertama sebagai seorang pengusaha di keluarga Jenderal TNI AU ini. Bagas memulai usahanya sejak tahun 2007 yaitu PT Asia Aero Technology.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nasional menggandeng perusahaan swasta PT. Asia Aero Technology dalam pengelolaan Bandar Udara Khusus Wiladatika akan tetapi dalam kerjasama tersebut tidak banyak diketahui oleh banyak pengurus kwartir, Hal tersebut dapat diduga hanya menguntungkan pihak PT. AAT dan dapat merugikan negara sebab terlihat tidak transparansi dan terkesan main petak umpet.

“Kami menilai jika perjanjian atau MOU antara AAT dan Kwarnas tidak transparan dan tidak banyak diketahui oleh anggota Kwarnas artinya indikasi ada hal yang disembunyikan dalam perjanjian MOU tersebut, yang telah dilakukan oleh Kwarnas dan PT. AAT,” ujar Ahmad.

Perlunya transparansi dan kejujuran itu penting apalagi ini aset negara bukan aset pribadi artinya pembagian keuntungan untuk negara wajib diketahui dan dilaporkan.

“Hal yang terpenting adalah izin, bahwa PT. AAT sejak 2007 sudah menguasai bandar udara tersebut, terindikasi tidak ada perizinan pembangunan di 2007 tetapi sudah ada pembangunan, Izin yang aktif hanya di tahun 2016-2019, itupun karena adanya keberatan di tahun 2015 oleh sejumlah warga. Sehingga rentan waktu 2007-2016 dan 2019-hingga saat ini tidak ada kejelasan tentang izin bandar udara tersebut serta kontribusinya bagi negara tidak jelas, ingat itu adalah aset negara,” tegas Ahmad.

Ahmad menambahkan bahwa Bareskrim Polri harus menyelidiki temuan ini, agar tidak ada pihak atau kelompok yang memanfaatkan Aset Negara yang dimana Bumi Buperta ini adalah aset negara, Kwarnas Gerakan Pramuka mendapatkan Hak Pakai sampai dengan sampai yang tidak ditentukan, hal ini sudah ada izin Presiden Jokowi. Oleh sebab itu pemanfaatan lahan ini tidak untuk  keuntungan pribadi dan kelompok tertentu saja, dan negara tidak memiliki keuntungan berupa pajak dan pungutan lainnya.

Terakhir Ahmad sangat menyayangkan dampak dari beroperasinya Bandar Udara Khusus Wiladatika, selama beroperasi tidak melibatkan masyarakat sekitar, sehingga Bandar Udara Khusus ini terkesan menyingkirkan dan merugikan masyarakat sekitar.(red)