Mahasiswa se-Jakarta Nyatakan Dukungan untuk KUHAP Baru, Soroti Sejumlah Catatan Penting

REDAKSI JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang salah satu agendanya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang.

Aturan baru ini dijadwalkan mulai berlaku pada awal 2026. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/11/2025).

Baca Juga

Penghargaan Kehormatan Tapak Suci kepada Kapolri Dinilai Jadi Bukti Dedikasi Jenderal Sigit untuk NKRI

09 Agu 2026

Setelah pengesahan, pro dan kontra langsung bermunculan. Namun dukungan justru datang dari kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya “Aliansi Mahasiswa Se-Jakarta”.

Mereka menggelar diskusi publik bertema “Mengawal KUHAP Baru” di Pendopo UNKRIS pada 28 November 2025.

Dalam forum tersebut, Koordinator BEM Nusantara (BEMNUS) DKI, Sandroni Labada, tampil sebagai narasumber.

Baca Juga

Gerak Indonesia Mengkritisi Pernyataan Koordinator MAKI Boyamin Saiman Seolah Ada Kepentingan

25 Agu 2020

Ia menyampaikan pernyataan sikap yang menegaskan dukungan penuh terhadap RKUHAP sebagai fondasi hukum acara pidana nasional yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sandroni juga menguraikan empat kritik dan rekomendasi yang menurutnya perlu diperhatikan dalam implementasi KUHAP baru, yaitu:

1. Penanganan undue delay atau keterlambatan proses hukum yang tidak wajar.
2. Kewajiban penggunaan kamera pengawas pada tahap penyidikan.
3. Perluasan mekanisme pengawasan hingga proses penyidikan.
4. Penguatan perlindungan terhadap korban.

Selain memberi catatan, Aliansi Mahasiswa Se-Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan KUHAP baru.

Mereka mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi berkala dan memastikan reformasi hukum acara berjalan sejalan dengan prinsip HAM.

“Dengan penuh kesadaran moral sebagai bagian dari civitas akademika, kami menyatakan bahwa kami mendukung pengesahan RKUHAP sebagai langkah strategis dalam reformasi peradilan pidana Indonesia,” ujar Sandroni dalam penutupan diskusi.

Acara ini dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya diskusi hingga selesai. (Red)