Perombakan Komisaris PT Garam: “Kalau Impor Masih Jalan, Ini Pengkhianatan terhadap Petani Garam!”

Jakarta, 20 Juni 2025 – Aktivis muda Benny mengkritik tajam langkah Kementerian BUMN yang merombak jajaran komisaris PT Garam (Persero) di tengah masih berlangsungnya impor garam industri. Ia menilai, langkah ini tidak menyentuh akar persoalan dan justru berpotensi menjadi bentuk pengkhianatan terhadap nasib petani garam di dalam negeri.

Apa artinya ganti komisaris kalau garam masih diimpor? Ini bukan pembenahan, ini justru pengkhianatan terhadap petani kita yang sudah bertahun-tahun disingkirkan dari pasar sendiri,” tegas Benny kepada media, Kamis (19/6).

Komisaris Rangkap Jabatan Dinilai Cacat Etika. Perombakan komisaris yang menunjuk dua aparatur sipil negara aktif—TB Haeru Rahayu dan Miftahul Huda—mendapat sorotan keras. Benny menyebut pengangkatan itu sebagai bentuk kelalaian etis dan cacat tata kelola.

Kalau komisaris masih PNS aktif, itu bukan hanya melanggar prinsip profesionalisme, tapi juga membahayakan independensi kebijakan BUMN. Rangkap jabatan seperti ini hanya memperkuat dugaan adanya jejaring kepentingan,” ucapnya.

Impor Garam: Luka yang Tak Pernah Disembuhkan

Baca Juga

Forum Mahasiswa Jakarta: Revisi UU TNI Dinilai Perlu Dilakukan untuk Jaga Kedaulatan Negara Indonesia

27 Mei 2023

Menurut Benny, akar persoalan PT Garam bukan pada wajah komisaris, melainkan pada ketergantungan yang kronis terhadap impor garam industri. Alih-alih membenahi produksi nasional, pemerintah dinilai terus membuka ruang bagi kartel dan mafia impor.

Garam kita melimpah, tapi selalu dijadikan alasan kekurangan. Di balik impor ini ada kepentingan besar. Dan membiarkan itu terus terjadi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan pangan nasional,” kata Benny.

Benny mendesak pemerintah untuk:

Menghentikan praktik rangkap jabatan di tubuh komisaris BUMN. Melakukan audit total atas kebijakan impor PT Garam. Membuka data perdagangan dan kontrak impor garam secara transparan. Menyusun roadmap kemandirian garam nasional dengan melibatkan petani.

Benny menegaskan, langkah kosmetik semacam ini hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap BUMN.

Rakyat tidak butuh perombakan simbolik. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membela kepentingan bangsa, bukan jadi kaki tangan kepentingan impor. Kalau negara kalah dari mafia garam, itu artinya negara mengkhianati rakyatnya sendiri,” tutupnya.