Polri di Bawah Presiden Dinilai Tepat, Jaga Independensi dan Profesionalisme

REDAKSIJAKARTA.COM, Jakarta — Junior Advocate De Djakarta Law Firm, Rahman Andrian Bagariang, SH, menilai posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang tepat dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

Menurut Rahman, penempatan Polri bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi pilihan konstitusional dan politik hukum untuk menjaga independensi, profesionalisme, serta netralitas Polri dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan masyarakat.

Baca Juga

Jelang Pemilu 2024, Mahfud Ingatkan Rawan Praktik Jual Beli Suara

31 Mei 2023

“Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Karena itu, pengendalian fungsi keamanan nasional, termasuk Polri, memang harus berada langsung di bawah Presiden,” ujar Rahman, Selasa (27/1).

Rahman menekankan, keamanan dan ketertiban adalah fungsi inti eksekutif yang tidak tepat ditempatkan di bawah kementerian sektoral. Kementerian bersifat administratif dan politis, sementara Polri harus independen dari kepentingan politik praktis.

Keberadaan Polri langsung di bawah Presiden, menurut dia, juga memungkinkan rantai komando yang lebih efektif dan akuntabel, terutama saat menghadapi situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat. “Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat, sementara Polri bekerja profesional dalam koridor hukum,” jelasnya.

Rahman mengingatkan, setiap perubahan struktur Polri harus berbasis kajian akademik komprehensif. “Yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan profesionalisme dan pengawasan, bukan perubahan struktur yang berisiko melemahkan independensi Polri,” pungkasnya.