Polri Dinilai Jadi Pilar Astacita, LKPHI: Kapolri Layak Dipertahankan

Jakarta – Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung agenda strategis nasional kembali menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) Ismail Marasabessy menilai Polri saat ini telah menjelma menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan program Astacita, terutama pada sektor swasembada pangan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Menurut Ismail, pendekatan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak lagi bersifat konvensional. Ia menyebut institusi kepolisian kini mampu bertransformasi menjadi kekuatan strategis negara yang tidak hanya reaktif terhadap tindak kejahatan, tetapi juga proaktif menjaga stabilitas nasional secara menyeluruh.

Baca Juga

Gerindra Papua Barat Daya Hadir di Tengah Korban Kebakaran Klademak II, Hj. Oktasari Sabil Pimpin Aksi Kemanusiaan

13 Jul 2026

“Dalam konteks Astacita, kita tidak bisa lagi melihat Polri sekadar sebagai aparat penegak hukum. Polri hari ini adalah instrumen negara yang ikut memastikan keberhasilan agenda besar bangsa, termasuk ketahanan dan kedaulatan pangan,” kata Ismail dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Ia menyoroti keterlibatan Polri dalam mengawal distribusi bahan pokok, menindak praktik mafia pangan, hingga mengawasi potensi penyimpangan rantai pasok sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Menurutnya, langkah aparat kepolisian dalam sejumlah kasus turut membantu menekan spekulasi harga dan mencegah kelangkaan komoditas strategis.

Meski demikian, Ismail mengingatkan tantangan yang dihadapi masih besar. Praktik kartel, penimbunan, hingga korupsi di sektor pangan disebutnya tetap menjadi ancaman serius yang membutuhkan konsistensi penegakan hukum tanpa kompromi.

Baca Juga

Korban Bencana Sumatera Menggunung, Aktivis Sorot Kebijakan Kehutanan di Masa Zulkifli Hasan

02 Des 2025

“Di sinilah pentingnya kepemimpinan yang kuat dan berani. Kapolri tidak boleh ragu mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang menghambat program nasional, termasuk aktor-aktor besar di balik mafia pangan,” ujarnya.

Selain sektor pangan, Ismail juga menilai kinerja Polri dalam penegakan hukum menunjukkan tren positif. Penanganan kasus-kasus besar, pemberantasan korupsi, kejahatan ekonomi, hingga penguatan transparansi internal disebut menjadi indikator reformasi di tubuh Polri mulai memperlihatkan hasil konkret.

Namun, ia mengakui kritik publik terhadap institusi kepolisian masih terus muncul. Menurutnya, kritik tersebut harus dijadikan dorongan untuk mempercepat pembenahan internal, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat akuntabilitas.

“Kepercayaan publik adalah mata uang utama institusi penegak hukum. Tanpa itu, sekuat apa pun kewenangan yang dimiliki akan kehilangan legitimasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ismail juga menyatakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak mendapatkan apresiasi atas kepemimpinannya. Ia bahkan mendorong agar posisi Kapolri tetap dipertahankan demi menjaga kesinambungan kebijakan dan stabilitas nasional.

“Pergantian kepemimpinan di tengah momentum strategis justru berisiko mengganggu konsolidasi yang sudah berjalan. Kami menilai Jenderal Listyo Sigit tidak hanya layak diapresiasi, tetapi juga perlu dipertahankan untuk memastikan arah reformasi Polri tetap konsisten,” tuturnya.

Ia menambahkan keberhasilan program Astacita tidak dapat dilepaskan dari sinergi antar lembaga negara. Dalam konteks tersebut, Polri dinilai memiliki posisi yang sangat menentukan sehingga penguatan institusi, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun integritas, harus menjadi prioritas.

Di akhir pernyataannya, Ismail menegaskan masa depan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan dan tegak dalam supremasi hukum sangat bergantung pada keberanian negara dalam menegakkan aturan tanpa tebang pilih.

“Polri harus tetap berada di garis depan. Tegas, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Itulah esensi dari penegakan hukum yang sejati,” pungkasnya.