Polri untuk Masyarakat, Capaian Strategis Polri Presisi di Era Prabowo-Gibran Disorot, Forum Demokrasi Gelar Diskusi Publik

Admin Pusat
25 Agu 2026 20:34

9 menit membaca

JAKARTA – Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia menggelar diskusi publik bertajuk “Polri Presisi & Polri untuk Masyarakat: Catatan Capaian Strategis Polri dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Mendukung serta Mewujudkan Program Asta Cita bagi NKRI.”

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Hari Juang Polri 2026, sekaligus menjadi ruang untuk melihat kontribusi dan capaian Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

31 Mei 2023

“Kontribusi Polri tidak hanya dapat dilihat dari aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dari dukungannya terhadap stabilitas pembangunan, ketahanan pangan, perlindungan pekerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan kelompok rentan dan respons kemanusiaan,” demikian salah satu pokok pernyataan bersama tersebut.

Demokrasi dan Penegakan Hukum

Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028, Surya Dermawan, mengatakan Polri memiliki posisi strategis dalam memastikan demokrasi Indonesia berjalan dalam koridor konstitusi.

Menurutnya, demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga membutuhkan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum.

Ia mengapresiasi arah kebijakan Polri yang dinilai semakin menekankan pendekatan dialogis, humanis dan proporsional dalam mengawal ruang demokrasi.

“Bagi generasi muda, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, polisi harus hadir sebagai pengaman demokrasi, bukan menjadi penghalang demokrasi,” ujarnya.

Surya juga menyoroti pentingnya konsep Polri Presisi yang menempatkan kewenangan kepolisian berjalan beriringan dengan profesionalisme, akuntabilitas, penghormatan terhadap HAM dan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat.

Dari sisi pemberantasan kejahatan strategis, dalam data yang dipaparkan pada diskusi disebutkan Polri sepanjang 2025 menangani 48.592 perkara narkotika dengan 64.055 orang diamankan, serta menyita barang bukti yang menurut Polri bernilai sekitar Rp41 triliun.

Sementara dalam pemberantasan judi online, Polri melaporkan hingga Januari 2026 telah menangani 665 perkara, menetapkan 741 tersangka, menyita aset sekitar Rp1,5 triliun dan mengajukan pemblokiran terhadap 241.013 situs atau konten judi online.

Surya menilai pemberantasan narkotika dan judi online penting karena kedua kejahatan tersebut memiliki dampak terhadap ekonomi keluarga, generasi muda, produktivitas dan ketahanan sosial.

Ketahanan Pangan Jadi Perhatian

Forum juga menyoroti kontribusi Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam data yang dipaparkan, Polri pada 2025 melaporkan potensi lahan jagung mencapai 1.378.608 hektare. Produksi jagung nasional yang dikutip dalam paparan tersebut juga disebut mengalami peningkatan lebih dari 1,36 juta ton atau lebih dari 9 persen dibandingkan 2024.

Menurut Surya, keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari gotong royong nasional, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan petani, produktivitas, kepastian harga, distribusi dan keberlanjutan produksi.

“Polri harus terus menjadi institusi yang tegas terhadap kejahatan, tetapi humanis terhadap masyarakat; kuat menjaga NKRI, namun tetap menghormati demokrasi dan HAM,” katanya.

Crime Clearance dan Kinerja Penegakan Hukum

Sementara itu, Nasky Putra Tandjung mengatakan capaian Polri selama pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dibaca secara objektif dan menggunakan indikator yang terukur.

Ia memberikan catatan metodologis bahwa 2026 masih berjalan sehingga data 2026 yang digunakan dalam diskusi merupakan capaian yang telah dipublikasikan sampai periode tertentu dan belum dapat disebut sebagai rekapitulasi final dua tahun.

“Karena itu, saya lebih memilih istilah catatan capaian strategis daripada laporan final dua tahun,” ujar Nasky.

Ia menyoroti data Pusiknas Polri dalam Rilis Akhir Tahun 2025 yang mencatat 325.345 perkara ditangani secara nasional dengan crime clearance sebesar 76,22 persen dan 248.076 perkara berhasil diselesaikan.

Namun, menurut Nasky, crime clearance tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan institusi kepolisian.

“Kinerja Polri harus dinilai secara multidimensional, mulai dari penyelesaian perkara, kualitas penyidikan, kepastian hukum, perlindungan korban, integritas aparat, kepuasan masyarakat hingga tingkat kepercayaan publik,” jelasnya.

Dalam bidang pemberantasan korupsi, data yang dipaparkan menyebut Polri pada 2025 menuntaskan 410 perkara korupsi, menetapkan 946 tersangka dan menyelamatkan aset atau uang negara sekitar Rp2,3 triliun.

Polri juga melaporkan penanganan 200 kasus penyelundupan dengan 247 tersangka.

Desk Ketenagakerjaan Dinilai Jadi Bentuk Polri untuk Masyarakat

Nasky turut memberikan perhatian terhadap penguatan Desk Ketenagakerjaan sebagai salah satu contoh pendekatan kepolisian yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat.

Data Polri menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 144 laporan pengaduan tindak pidana ketenagakerjaan, dengan 35 perkara diselesaikan. Sebanyak 34 perkara di antaranya diselesaikan melalui restorative justice dan satu perkara melalui P21.

Polri juga melaporkan telah memfasilitasi 4.216 pekerja terdampak PHK untuk kembali memperoleh pekerjaan.

Menurut Nasky, langkah tersebut memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dari semata-mata penegakan hukum menuju penyelesaian persoalan masyarakat.

Meski demikian, penguatan Desk Ketenagakerjaan dinilai tetap membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah.

Dukungan Polri terhadap Program MBG

Kontribusi Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu pembahasan.Dalam paparan disebutkan, pada 16 Mei 2026 Kapolri melaporkan terdapat 1.376 SPPG Polri, terdiri atas 736 SPPG yang telah beroperasi, 172 dalam persiapan operasional dan 468 dalam pembangunan.

Jika seluruh SPPG tersebut beroperasi, manfaatnya diproyeksikan menjangkau sekitar 3,44 juta orang dengan potensi penyerapan sekitar 68.800 tenaga kerja.

Polri juga menargetkan pengembangan hingga 1.500 SPPG pada 2026.Nasky menilai keterlibatan Polri dalam MBG memiliki dimensi yang lebih luas karena dapat membentuk ekosistem ekonomi dari petani, peternak dan UMKM hingga SPPG serta tenaga kerja.

“MBG dapat menjadi ekosistem petani, peternak, UMKM, SPPG, tenaga kerja, anak sekolah dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.Namun, aspek keamanan dan kualitas pangan tetap harus menjadi perhatian utama.

Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan

Persoalan perlindungan anak juga menjadi sorotan. Data Polri yang dipaparkan menunjukkan pada periode Januari hingga 14 Juli 2026 terdapat 11.291 laporan kekerasan atau kejahatan terhadap anak dengan 11.980 korban.

Nasky mengingatkan bahwa tingginya jumlah laporan tidak secara otomatis dapat digunakan sebagai indikator tunggal untuk menyimpulkan baik atau buruknya kinerja kepolisian.

Menurutnya, data tersebut justru menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak masih membutuhkan kerja bersama antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat sipil dan platform digital.

“Ukuran keberhasilan akhirnya bukan hanya jumlah perkara yang ditangani, tetapi seberapa efektif negara mencegah kekerasan, melindungi korban dan memutus rantai kekerasan,” ujarnya.

Kepercayaan Publik Jadi Tantangan

Transformasi digital, pelayanan pengaduan, SP2HP Online dan patroli siber dinilai menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Nasky juga menyoroti survei Litbang Kompas Oktober 2025 yang dikutip Polri, di mana 76,2 persen responden menyatakan percaya atau sangat percaya kepada Polri, sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja tercatat 65,1 persen.

Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi institusi kepolisian.

“Kepercayaan publik bukan cek kosong. Kepercayaan harus dijawab dengan konsistensi reformasi, transparansi, profesionalisme dan keterbukaan terhadap kritik. Itulah makna sebenarnya dari Polri Presisi,” tegas Nasky.

Generasi Muda Dorong Polri Semakin Dipercaya

Ketua PB HMI Periode 2024–2026, Andi Kurniawan, SH., MH., mengatakan generasi muda membutuhkan kepolisian yang bukan hanya kuat dari sisi kewenangan, tetapi juga memiliki legitimasi kepercayaan dari masyarakat.

“Polisi yang kuat adalah polisi yang memiliki kewenangan. Namun polisi yang dipercaya adalah polisi yang mampu menggunakan kewenangan tersebut secara profesional, proporsional, transparan dan humanis,” kata Andi.

Ia menilai ruang kritik mahasiswa dan pemuda harus tetap terbuka sebagai bagian dari demokrasi.

Karena itu, Polri didorong terus mengawal aksi penyampaian pendapat secara humanis, menjaga keselamatan masyarakat maupun aparat serta memastikan setiap tindakan kepolisian berdasarkan hukum dan prinsip proporsionalitas.

Restorative Justice dan Perlindungan Masyarakat

Andi juga mengapresiasi penggunaan pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara.

Berdasarkan data Polri yang dipaparkan, pada 2025 terdapat 13.880 perkara dalam konteks penanganan narkotika yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.

Menurutnya, restorative justice perlu dikembangkan dengan standar yang jelas agar tidak dipersepsikan sebagai jalan pintas menghindari hukum.

Sebaliknya, pendekatan tersebut harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan substantif, pemulihan korban dan penyelesaian konflik secara bertanggung jawab.

Selain itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga dinilai membutuhkan pendekatan lintas sektor karena berkaitan dengan HAM, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, pekerja migran serta keamanan nasional.

Polri dan Wajah Kemanusiaan

Menurut Andi, wajah Polri di tengah masyarakat tidak hanya terlihat ketika melakukan penegakan hukum atau pengamanan demonstrasi.

Wajah kemanusiaan Polri juga terlihat ketika anggota membantu masyarakat terdampak bencana, melakukan evakuasi, mendistribusikan bantuan, menjaga pengungsian serta melindungi kelompok rentan.

“Wajah Polri untuk masyarakat seperti inilah yang harus terus diperkuat,” katanya.

Apresiasi dan Catatan Konstruktif

Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia menyatakan terdapat sejumlah capaian strategis Polri yang dinilai layak diapresiasi, antara lain penguatan pendekatan dialogis dalam ruang demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan narkotika dan judi online, penanganan korupsi dan penyelundupan, restorative justice, perlindungan pekerja, dukungan terhadap MBG, ketahanan pangan, perlindungan perempuan dan anak, penanganan TPPO serta transformasi pelayanan publik berbasis digital. Namun, dukungan tersebut tidak dimaknai sebagai penghilangan ruang kritik.

Forum mendorong Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas anggota, memastikan penggunaan kewenangan yang proporsional dan akuntabel, meningkatkan transparansi penanganan perkara, memperkuat perlindungan HAM, memperluas restorative justice dengan standar yang jelas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Polri juga didorong memperkuat perlindungan perempuan, anak, kelompok rentan, pekerja dan pekerja migran, sekaligus meningkatkan kualitas pencegahan kejahatan dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan mahasiswa, buruh, akademisi, organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil.

Polri Presisi Harus Menjadi Standar Kinerja

Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia menilai Polri Presisi tidak seharusnya berhenti sebagai slogan, tetapi harus menjadi standar kinerja institusi yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Polri yang kuat, menurut forum tersebut, bukanlah institusi yang jauh dari kritik. Sebaliknya, kekuatan institusi tercermin dari kemampuan menerima kritik, melakukan evaluasi, memperbaiki diri dan mempertanggungjawabkan kewenangannya.

Kontribusi Polri terhadap Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran juga dinilai dapat ditempatkan dalam tiga pilar utama, yakni menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan, menegakkan hukum sekaligus melindungi hak masyarakat, serta mendukung agenda sosial-ekonomi strategis.

“Tanpa keamanan, demokrasi, investasi, aktivitas ekonomi dan pembangunan manusia tidak dapat berjalan optimal,” demikian pernyataan forum.

Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Hari Juang Polri 2026 diharapkan menjadi pengingat bahwa kekuasaan, hukum dan pelayanan publik pada akhirnya harus bermuara pada kemaslahatan masyarakat, keadilan, kemanusiaan dan persatuan bangsa.

Polri Presisi. Polri untuk Masyarakat. Profesional dalam Penegakan Hukum. Humanis dalam Pelayanan. Tegas Menjaga NKRI.Merawat Demokrasi, Memperkuat Persatuan, Mengabdi untuk NKRI.