Proyek Dinas Damkar DKI Jakarta Diduga Dimainkan Oknum Anggota DPRD, AMPJ Geruduk Kantor DPP Demokrat

Redaksi Jakarta – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta (AMPJ) melalukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Demokrat, Menteng Jakarta Pusat. (05/07), dalam menyikapi kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan strategis di Dinas Damkar yang memakan anggaran mencapai 500 milyar rupiah.

“Kami hadir didepan kantor DPP Demokrat dengan alasan untuk meminta Mujiyono,SE. untuk membongkar anggota dewan berinisial M, I, dan K serta oknum-oknum Dinas Damkar yang terindikasi terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan strategis di Dinas Damkar.”, ujar Abu Syam Koordinator Lapangan AMPJ saat dikonfirmasi.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta (AMPJ) mengkonfirmasi bahwa aksi unjuk rasa berlangsung di depan gedung merah putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan.

Abu Syam juga mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa Mujiono,SE. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta yang terindikasi terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan strategis di Dinas Damkar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengendus dugaan korupsi di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar) Provinsi DKI Jakarta.

Seperti diketahui, belakangan santer pemberitaan mengenai proyek pengadaan strategis oleh Dinas Damkar Provinsi DKI Jakarta, yang diduga dikuasai oleh oknum anggota DPRD DKI Jakarta bersama dengan oknum pejabat di Dinas Damkar.

Menurut informasi dari beberapa sumber ada beberapa paket yang dikawal oleh oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang bekerja sama dengan pengusaha. Sosok pengusaha ini menurut informasi sudah sangat terkenal dikalangan pengusaha Dinas Damkar dan kontraktor DKI Jakarta. Karena pengusaha ini selalu mendapatkan porsi besar tiap tahun dalam proyek-proyek di dinas tersebut.

Dari sumber juga menjelaskan modus untuk memuluskan menguasai proyek tersebut dimulai dari Pengawalan anggaran oleh dinas ke Dewan. Hal ini memastikan agar anggaran tersebut dipastikan disetujui DPRD.

Seirama dengan itu, pengusaha menyiapkan beberapa perusahaan yang sudah terdaftar di e catalog dengan Sub Bidang yang sesuai dengan jenis barang yang diusulkan. Sistem e-katalog ini jadi satu jalan by pass memuluskan target penguasaan proyek proyek tersebut karena kewenangan penunjukan ada di Kepala Dinas, tidak melalui BPBJ (Badan Pengadaan Barang dan Jasa) di LPSE.

Menurut jnformasi yang beredar di lingkungan DPRD DKI menyebutkan bahwa oknum anggota dewan tersebut yang menguasai pengadaan proyek-proyek di Dinas Damkar DKI berinisial M, I, dan K. Saat melihat situs DPRD DKI Jakarta hanya ada satu inisial M menjurus ke Mujiono Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat yang membidangi pemadam kebakaran dan penanggulangan kebencanaan.

“Meminta Sekda DKI Jakarta untuk membantu aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan strategis di Dinas Damkar yang memakan anggaran mencapai 500 milyar rupiah”, tutup Abu.(red)