Rakerprov KONI DKI Jakarta Dinilai Demokratis, Pengprov Sambo Soroti Manuver Oknum

REDAKSI JAKARTA — Pelaksanaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI DKI Jakarta Tahun 2025 dinilai telah berlangsung secara demokratis dan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Sambo Indonesia (Pengprov Persambi) DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menanggapi adanya tudingan bahwa Rakerprov tidak berjalan demokratis.

Baca Juga

DPP LPPI Mengecam Pernyataan Hoaks Video Ade Armando Terkait Kepala BIN

04 Okt 2023

Ida menegaskan dirinya mengikuti seluruh rangkaian Rakerprov yang digelar pada 3 Desember 2025, mulai dari pembukaan hingga penutupan.

Menurutnya, seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh unsur peserta.

“Saya mengikuti Rakerprov dari awal sampai akhir. Prosesnya berjalan demokratis, semua cabang olahraga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat,” ujar Ida kepada wartawan.

Baca Juga

RECLAASSEERING INDONESIA Perwakilan Wilayah se-Sulawesi Beserta Badan Hukum Untuk Negara Meminta Presiden Jokowi Untuk Mencopot Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan

21 Okt 2021

Anggota DPRD DKI Jakarta itu mencontohkan pembahasan di Komisi A Organisasi, khususnya terkait persyaratan dukungan bagi calon Ketua Umum KONI DKI Jakarta periode 2026–2030.

Dalam forum tersebut, kata Ida, muncul beragam usulan dari cabang olahraga (cabor), mulai dari syarat dukungan lima anggota hingga persentase 15 persen, 30 persen, bahkan 40 persen.

“Dari berbagai pandangan itu kemudian diambil jalan tengah, yakni syarat dukungan 20 persen. Saya pribadi justru mengusulkan di atas 30 persen agar ketua umum memiliki pondasi kuat dalam membina olahraga prestasi,” katanya.

Meski usulannya tidak menjadi keputusan akhir, Ida menyatakan menerima hasil musyawarah karena merupakan kesepakatan mayoritas peserta. Ia menilai perbedaan pendapat dalam forum adalah bagian dari demokrasi organisasi.

“Kalau kalah dalam perdebatan, ya harus menerima hasilnya. Itu demokrasi. Jangan kemudian menuding forum tidak demokratis,” ujarnya.

Terkait tudingan adanya pelanggaran AD/ART, Ida menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk manuver oknum tertentu.

Ia menilai selama proses sidang, tidak ada intervensi dalam pengambilan keputusan, termasuk saat pemilihan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang dilakukan berdasarkan konsentrasi cabang olahraga.

Pandangan serupa disampaikan perwakilan Muaythai DKI Jakarta, Zen Lelangwayang. Ia menilai Rakerprov KONI DKI Jakarta 2025 yang dibuka Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah berjalan sesuai aturan dan memberi ruang kepada seluruh peserta untuk berpendapat.

“Sidang pleno berjalan damai dan demokratis. Keputusan di Komisi A dan B diambil melalui musyawarah dan mufakat,” ujar Zen yang mengikuti pembahasan di Komisi B.

Dalam kesempatan itu, Ida juga menyoroti pesan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pentingnya percepatan pembinaan olahraga prestasi menuju PON 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Menurutnya, arahan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh cabang olahraga di Jakarta.

Ia mengimbau agar seluruh cabor tetap fokus pada pembinaan atlet dan tidak terpengaruh oleh dinamika internal yang berpotensi mengganggu prestasi olahraga Jakarta.

“Kita semua punya target yang sama, yaitu prestasi. Jangan sampai ada manuver yang justru merugikan atlet,” pungkasnya.