Reformasi Struktural Polri: PB IKAMI SULSEL Minta Prabowo Menempatkan Kepolisian di Bawah Kementerian demi Akuntabilitas dan Efisiensi

REDAKSI JAKARTA, [8/3/2025] – Ketua Umum Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel), Andi In Amul Hasan, menyampaikan pandangan kritis terkait perlunya reformasi kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan opsi menempatkan Polri di bawah kementerian atau badan negara guna meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, serta efektivitas kinerja kepolisian.

“Polri adalah institusi kunci dalam penegakan hukum dan keamanan nasional. Namun, sistem saat ini yang menempatkan Polri langsung di bawah presiden berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting bagi Presiden Prabowo untuk mengkaji kemungkinan reformasi struktural dengan menempatkan Polri di bawah kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri atau kementerian khusus yang menangani keamanan publik,” ujar Andi In Amul Hasan.

Ia menambahkan bahwa banyak negara demokratis telah menerapkan model serupa tanpa mengorbankan independensi kepolisian. Misalnya, di Inggris, kepolisian berada di bawah Home Office, sementara di Jerman berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Model ini memungkinkan adanya koordinasi lebih baik dalam kebijakan keamanan nasional serta pengawasan yang lebih efektif terhadap aparat kepolisian.

“Kita harus memastikan bahwa reformasi ini tidak menjadikan Polri sebagai alat politik, tetapi justru memperkuat netralitas dan profesionalisme mereka. Mekanisme checks and balances yang lebih kuat melalui kementerian atau badan independen akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum,” tegasnya.

Baca Juga

Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia: Aksi dan Laporan terhadap Ketua KPK Fitnah Untuk Menyebar Kebencian

13 Apr 2023

Lebih lanjut, Andi In Amul Hasan menyoroti pentingnya langkah terukur dalam proses reformasi ini. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan akademisi, pakar hukum, serta masyarakat sipil agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan dan konteks demokrasi Indonesia.

“Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menorehkan sejarah dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia. Jika dilakukan dengan baik, kebijakan ini dapat menjadi warisan penting dalam membangun sistem keamanan yang lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

IKAMI Sulsel sebagai organisasi mahasiswa yang selalu mengawal kebijakan publik berharap agar reformasi kepolisian ini menjadi agenda prioritas pemerintahan ke depan, guna menciptakan sistem keamanan nasional yang lebih demokratis dan profesional. (*)