Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sarolangun Dinilai Pemborosan, HIMSAR JAYA Desak Evaluasi Anggaran Rp2 Miliar

JAKARTA, 12 Juni 2025 — Rencana renovasi rumah dinas dan fasilitas pimpinan DPRD Sarolangun yang kembali menyedot anggaran jumbo menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa.

Himpunan Mahasiswa Sarolangun (HIMSAR JAYA )menilai, alokasi sekitar 2 miliar dari APBD 2025 untuk keperluan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat dan justru mencederai semangat efisiensi yang sedang digalakkan pemerintah pusat.

Baca Juga

Isu “Patungan MBG” Kembali Diangkat, KAMSRI: Itu Pernyataan Lama, Jangan Dipelintir

26 Feb 2026

Renovasi tersebut dilakukan di awal masa jabatan anggota DPRD Sarolangun periode 2024–2029. Ironisnya, proyek serupa juga pernah direalisasikan pada tahun 2020, di bawah kepemimpinan DPRD sebelumnya.

Kala itu, sejumlah fasilitas rumah dinas telah direnovasi secara menyeluruh, mulai dari pengadaan gorden, tempat tidur, meubeler, hingga studio mini.

“Kalau kita kilas balik ke tahun 2020, sudah banyak fasilitas yang diperbarui. Masa baru lima tahun, sudah harus diadakan ulang? Ini pemborosan fiskal!” ujar juru bicara HIMSAR JAYA dalam pernyataan tertulisnya kepada media.

Baca Juga

Pj Diduga Lakukan Pembodohan Pada Msyarakat Mengenai Realisasi Dana Desa TA 2023 Siobon Julu

13 Sep 2023

HIMSAR JAYA juga merinci beberapa item yang diduga diadakan kembali pada proyek tahun ini, antara lain:

Tempat tidur: Rp187,6 juta

Gorden: Rp378 juta

Meubeler: Rp518 juta

Studio video: Rp184 juta

Perabot dan alat pendingin: di atas Rp500 juta

Menurut HIMSAR JAYA, pengulangan belanja untuk barang-barang yang belum tentu rusak atau usang patut dipertanyakan dari sisi akuntabilitas publik.

Mereka juga mempertanyakan proses audit dan alasan pengadaan ulang tersebut.

“Apakah tempat tidur yang lama hilang? Gorden terbakar? Kaca film mengelupas semua? Kalau rusak, mana bukti auditnya? Kalau hilang, siapa yang bertanggung jawab?” kritik mereka tajam.

Lebih jauh, HIMSAR JAYA menilai praktik ini bukan hanya soal pengelolaan rumah dinas, tetapi bagian dari pola laten pemborosan fiskal di berbagai daerah, di mana setiap pergantian periode kekuasaan disertai proyek ‘wajah baru’ untuk fasilitas elite.

“Rumah dinas bukan proyek lima tahunan. Ini bukan persoalan estetika semata, tapi persoalan etika dalam mengelola uang rakyat,” tegas HIMSAR JAYA.

Merespons situasi ini, HIMSAR JAYA mendesak lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek tersebut.

“Kami khawatir ada kongkalikong antara oknum DPRD dan kontraktor. Pola pengulangan belanja semacam ini rawan diselewengkan menjadi proyek pemborosan sistemik yang dibungkus formalitas,” tulis mereka.

Sebagai bentuk sikap resmi, HIMSAR JAYA menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Pecat Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2024–2029.

2. Hentikan proyek lima tahunan rumah dinas yang boros dan tidak prioritas.

3. Usut tuntas dugaan kongkalikong antara DPRD dan kontraktor.

4. Selamatkan APBD 2024–2029 untuk kebutuhan rakyat, bukan kemewahan simbolik.

HIMSAR JAYA juga mengajak elemen masyarakat sipil lainnya untuk turut mengawasi penggunaan APBD di Sarolangun dan menolak setiap bentuk pemborosan anggaran yang tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat.

Mereka menegaskan bahwa demokrasi harus dikawal, dan pejabat publik wajib bertanggung jawab terhadap setiap rupiah uang rakyat yang digunakan. (Red)